Internasional

Nasib TKI dan Kehadiran Negara untuk Memberikan Perlindungan

Pekerja migran Indonesia saat menghadiri UU PMI di Brunei Darussalam. (Foto: KBRI Bandar Seri Begawan).

Bandar Seri Begawan: Warga negara Indonesia (WNI)yang berada di luar negeri sudah sepatutnya mendapat perhatian dari pemerintah. Ini yang menjadi tugas utama dari perwakilan Indonesia.
 
Hal ini pula menjadi perhatian dari Duta Besar RI untuk Brunei, Dr. Sujatmiko, MA. Di hadapan lebih dari 180 orang pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Brunei Darussalam, khususnya di kota Kuala Belait ditekankan berkali-kali sebagai bentuk perwujudan salah satu Nawa Cita Presiden RI, KBRI akan selalu hadir dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh WNI, khususnya para pekerja yang ada di Brunei.
 
Pernyataan tersebut disampaikan pada acara sosialisasi masalah ketenagakerjaan yang diselenggarakan KBRI di Kuala Belait. Selain Dubes RI, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kemnaker RI, R. Soes Hindharno.
 
Pada kesempatan tersebut, Soes Hindharno mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan PMI yang baru saja disetujui pada Oktober 2017 (UU No. 18/2017) sebagai bentuk kehadiran negara untuk perlindungan PMI sebelum, sesaat dan setelah penempatan. Juga diperkenalkan beberapa program implementasi UU tersebut seperti Layanan Terpadu Satu Atap untuk urusan penempatan PMI dan Desa Migran Produktif yang disambut dengan baik oleh para PMI.
 
"Kegiatan ini adalah salah satu bentuk wujuk kehadiran negara bagi masyarakat. Kita juga saat ini terus melakukan negosiasi dengan pihak Brunei untuk meningkatkan hak PMI termasuk dengan peningkatan gaji minimal bagi pekerja Indonesia," ucap Dubes Sujatmiko dalam sambutannya, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, yang diterima Medcom.id, Senin 24 September 2018.
 
Dubes Sujatmiko meminta agar warga Indonesia menaati peraturan dan larangan di Brunei Darussalam, seperti larangan impor rokok, penyelundupan narkoba dan kegiatan asusila.
 
"Warga yang hadir harus menunjukkan Indonesia sebagai bangsa yang penuh etika dan sopan santun," tutur DUbes Sujatmiko.
 
Kesempatan tersebut pula menjadi ajang tatap muka bagi para PMI untuk menyampaikan keluh kesah yang dialami di Brunei seperti ketidaksesuaian kontrak kerja, tidak adanya jaminan sosial dan konsen para PMI terkait kehidupan pascakerja di Brunei.
 
Warga menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Mereka pun tampak begitu antusias mengikuti acara ini sampai selesai dan sangat aktif berdialog dengan para narasumber.
 
Selain kegiatan sosialisasi, KBRI juga mengadakan layanan kekonsuleran termasuk perpanjangan paspor dan konsultasi tenaga kerja bagi para warga Indonesia di Kuala Belait selama dua hari di Swiss Hotel, 22-23 September 2018.
 
Sebagai salah satu negara dengan pendapatan tinggi, Brunei menjadi salah satu destinasi pekerja migran Indonesia. Berdasarkan catatan KBRI, terdapat sekitar 80 ribu warga Indonesia di negara yang berpenduduk 423 ribu orang tersebut.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close