Ngotot Revisi UU KPK, DPR Terkesan Serampangan, Sarat Kepentingan

  • Whatsapp
Aktivis ICW Kurnia Ramadhana

INDOPOLITIKA.COM- Indonesia Corruption Watch menduga ada konflik kepentingan di balik kesepakatan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK.

Rencana revisi terhadap beleid KPK itu sebelumnya telah disepakati semua fraksi sebagai RUU atas usulan inisiatif DPR untuk kemudian akan dibahas bersama pemerintah. DPR periode saat ini seakan mempercepat proses pengesahan RUU KPK di masa akhir jabatannya sebelum lengser.

Baca Juga:

Aktivis ICW Kurnia Ramadhana menduga ada konflik kepentingan dalam pembahasan dan pengesahan dalam sidang paripurna DPR.

Pertama, terkait niat lama melemahkan KPK. Dalam catatan ICW, isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010.

“Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong,” kata Kurnia kepada Indopolitika.com, Senin (16/9/2019).

Kedua, mayoritas perkara yang ditangani KPK melibatkan aktor politik. Dalam catatan ICW, kata Kurnia, dari rentang 2003 sampai 2018, setidaknya 885 orang telah diproses hukum.

“Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang berasal dari dimensi politik,” ujar Kurnia.

Ketiga, anggota DPR masa periode 2014-2019 banyak terlibat kasus korupsi. Dalam catatan ICW, sepanjang lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Bahkan Ketua DPR Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan pun tak luput dari jerat hukum KPK,” kata Kurnia.

Keempat, lanjut Kurnia, hampir seluruh partai politik di DPR Periode 2014-2019 telah terjaring KPK. Dalam catatan ICW, 23 anggota DPR masa bakti sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Anggota DPR yang jadi tersangka itu berasal dari ragam partai politik. Partai Golkar  delapan orang, PDIP tiga orang, PAN tiga orang, Partai Demokrat tiga orang, Partai Hanura dua orang, PKB satu orang, PPP satu orang, Partai Nasdem satu orang dan PKS satu orang.

Kelima, menurut Kurnia, dari perkara yang sedang ditangani oleh KPK banyak melibatkan anggota DPR. Bahkan, pada kasus KTP elektronik, Kurnia menyebut banyak anggota DPR yang diduga terlibat berdasarkan surat dakwaan dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

Dalam surat dakwaan itu, puluhan politisi DPR diduga turut serta menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Oleh karena itu, ICW menduga, kepentingan utama merevisi UU KPK adalah untuk melemahkan KPK, yang juga merupakan niat lama.

Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar, tidak banyak perubahan. Dari mulai penyadapan atas izin ketua pengadilan, kewenangan SP3, sampai pembentukan dewan pengawas.

“Atas narasi di atas maka wajar jika publik sampai pada kesimpulan bahwa DPR terlihat serampangan, tergesa-gesa, dan kental nuansa dugaan konflik kepentingan,” kata Kurnia.

Selain dari waktu pembahasan yang tidak tepat, substansi nya pun menyisakan banyak perdebatan, dan secara kelembagaan KPK memang tidak membutuhkan revisi UU. Untuk itu, ICW meminta DPR dan Pemerintah segera menghentikan pembahasan revisi UU KPK.

“Akan jauh lebih bijaksana jika DPR memfokuskan kerja pada regulasi penguatan pemberantasan korupsi. Seperti revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU Pembatasan Transaksi Uang Tunai,” kata dia.[sgh]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *