Internasional

Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Tak akan Dicopot

Aung San Suu Kyi. (Foto: AFP)

Naypyitaw: Hadiah Nobel Perdamaian untuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi tidak akan dicopot usai Myanmar ditekan untuk bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya menurut laporan tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Suu Kyi memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 silam karena kampanyenya soal demokrasi. Namun, ia kini dikritik karena gagal mengatasi permasalahan Rohingya di Rakhine State.

"Sangat penting untuk diingat bahwa hadiah Nobel, baik dalam Fisika, Sastra maupun Perdamaian yang telah diberikan tidak mungkin ditarik," kata Sekretaris Komite Nobel Norwegia, Olav Njoelstad, dikutip dari AFP, Kamis 30 Agustus 2018.

Baca: Aung San Suu Kyi Tetap Bungkam atas Laporan Genosida Rohingya

Tahun lalu, kepala Komite Berit Reiss-Andersen juga mengatakan tak akan mencabut hadiah tersebut meski Suu Kyi dikritik keras soal Rohingya.

"Kami tidak akan melakukannya (mencabut). Bukan tugas kami untuk mengawasi atau menyensor apa yang dilakukan seorang pemenang, setelah hadiah itu didapat," ujar Andersen.

"Para pemenang Nobel harus menjaga reputasi mereka sendiri," lanjut dia lagi.

Hingga laporan awal tim pencari fakta PBB dipaparkan Marzuki Darusman di Jenewa, Suu Kyi tetap bungkam. Laporan itu menyatakan Suu Kyi gagal memanfaatkan "posisinya sebagai kepala pemerintahan, atau otoritas moralnya, guna membendung atau mencegah peristiwa yang berlangsung di negara bagian Rakhine".

Baca: Myanmar Tolak Tuduhan Lakukan Genosida Terhadap Rohingya

Selain itu, militer Myanmar juga disebut bertanggung jawab atas genosida Rohingya di Rakhine termasuk lima komandan utama dan Panglima Senior Min Aung Hlaing. 

Dalam 20 halaman terakhir di laporan tim pencari fakta, disebutkan bahwa ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan terhadap militer Myanmar.
 
Selain itu, ada pula kasus pembunuhan terhadap 20 orang Rohingya di desa pesisir Inn Din yang merujuk pada pertanggungjawaban militer Myanmar.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close