NU – Muhammadiyah Tolak Keras Legalisasi Miras, Begini Saran Ekonom ke Pemerintah

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Muhammadiyah dan NU menolak keras Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya melegalkan miras.

Dalam wawancara di TV One, Senin (1/3/2021) seperti dilansir dari pwmu.co.id, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd mengatakan, pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak seharusnya hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi harus melihat aspek lain yang terdampak oleh akibat adanya kebijakan itu.

Berita Lainnya

“Kalau saya membaca isi dari Perpres itu pertimbangan utamanya adalah ekonomi. Tentu pertimbangan ekonomi itu penting tapi tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan moralitas yang menjadi bagian karakter dan jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Menurut Mu’ti, Pemerintah memang memiliki kewajiban menyejahterakan rakyat (lewat ekonomi), tapi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membina moralitas.

“Kalau kita ikuti lirik lagu Indonesia Raya itu kan disebutkan selain bangun badannya juga harus dibangun jiwanya. Sehingga Indonesia ini harus sejahtera secara moral, sosial dan ekonomi,” katanya.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu pun menegaskan, dalam konteks legalisasi miras ini, pertimbangan moral dan sosial sudah tentu harus lebih dikedepankan dari pada pertimbangan ekonomi.

Secara organsisasi, Mu’ti menambahkan, Muhammadiyah belum menentukan langkah apa yang akan dilakukan terkait Perpres tersebut.

“Tapi kalau boleh kami menyarankan, pemerintah sebaiknya mendengar apa yang menjadi aspirasi garda terbesar masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Menurut Mu’ti, Pemerintah sudah tidak seharusnya menimbulkan kontroversi dan keterbelahan di masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

“Selama ini kami merasa sudah terlalu sering ruang publik kita ini dipenuhi oleh kontroversi yang tidak seharusnya terjadi,” katanya.

“Sehingga sekali lagi kami meminta kepada pemerintah dengan kearifannya mendengar apa yang menjadi aspirasi sebagian besar masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Kyai NU dan MUI Menolak Keras

Sementara itu Ketua PBNU Marsyudi Syuhud mengatakan, legalisasi miras ini menjadi perhatian banyak kalangan tidak hanya kiai-kiai di Majelis Ulama Indonesia (MUI) tapi juga di kalangan Nahdlatul Ulama.

“Kiai-kiai NU, mau di manapun, di pojokan mana saja, pasti jawabannya sama: menolak. Ini dulu sudah dikritisi PBNU sejak tahun 2013,” katanya.

Menurutnya, minuman keras meskipun ada manfaatnya dan yang diidam-idamkan adalah manfaat ekonomi, tapi miras lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaat ekonomi.

“Kita ini punya kewajiban untuk hifzhun nafs wal aql, menjaga jiwa dan akal. Tentu dosa, yang turut meloloskan ini. Kita sudah mengambil langkah (untuk menolak) sejak tahun 2013. Sekarang juga kami menyampaikan. Tentu ini akan kami sampaikan terus,” tegasnya.

Marsyudi menambahkan, kalau Pemerintah mempertimbangkan aspek ekonomi, semestinya yang digencarkan adalah kebutuhan masyarakat yang masih impor.

“Sekarang kalau mau digencarkan ekonomi, ya kebutuhan makanan pokok saja masih import. Itu saja yang digencarin seperti kedelai atau kebutuhan-kebutuhan mendasar. Tidak usah melegalkan miras,” tandasnya.

Menurutnya jika miras ini dilegalkan, tentu masyarakat akan terkena dampak-dampak negatifnya.

“Wong sekarang polisi saja sudah pada bingung bagaimana menegakkan hukumnya. Miras itu bisa menjadi sumber kejahatan-kejahatan lainnya. Itu yang harus dipikirkan,” katanya.

Saran Buat Pemerintah

Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan investasi minuman beralkohol dapat menggerakkan perekonomian daerah.

“Perpres ini membuka investasi minuman beralkohol tidak di seluruh Indonesia dan sifatnya bottom up. Investasi diizinkan apabila Gubernur sebagai pemimpin daerah mengajukan usulan,” kata Piter dilansir dari Antara, Selasa (2/3/2021).

Menurut dia, investasi minuman beralkohol bisa mendorong perekonomian daerah terutama wilayah yang dikunjungi banyak wisatawan mancanegara seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

“Meskipun negara kita mayoritas muslim tetapi ada daerah yang mayoritas non-muslim dan ada daerah-daerah tersebut yang menyandarkan perekonomian mereka ke pariwisata mancanegara,” kata dia.

Ia juga menegaskan produksi minuman tersebut bisa memenuhi kebutuhan para turis asing atau membuka kesempatan berinvestasi, bukan untuk mengajak masyarakat di daerah tersebut untuk mengonsumsi alkohol.

“Isu minuman beralkohol sangat sensitif. Perpres ini jangan diartikan pemerintah mendukung masyarakat meminum alkohol,” kata Piter.

Piter bahkan mengusulkan kebijakan lanjutan untuk mengendalikan konsumsi minuman beralkohol yaitu dengan pengenaan cukai atau melarang masyarakat secara langsung untuk minum minuman beralkohol.

Namun, ia mengingatkan penerapan ketentuan tersebut harus disertai dengan penegakan hukum yang jelas dan efektif agar implementasi kebijakan investasi ini tidak melenceng dari yang ditetapkan dalam perpres.

“Menjaga masyarakat untuk tidak meminum minuman beralkohol adalah konteks kebijakan yang lain,” kata Piter.

Kebijakan perizinan investasi bagi industri minuman beralkohol di Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021. [ind]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *