‘One Map Policy’ Dinilai Solusi Pas, Tangani Sengkarutnya Pengurusan Tanah

  • Whatsapp
Suasana rapat kerja, Komite I DPD dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (20/11/2019).

INDOPOLITIKA.COM – Sengkarut masalah pengurusan tanah di berbagai daerah di tanah air, masih menjadi persoalan serius yang bisa dikatakan turun temurun dan bahkan belum ada obat mujarabnya. Diperparah lagi dengan tumpang tindihnya kewengan yang dimiliki masing-masing lembaga. Karenanya, perlu ada one map policy sebagai salah satu jalan keluar permasalahan ini.

Demikian salah satu benang merah yang disampaikan Komite I DPD saat rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (20/11/2019).

Muat Lebih

Ketua Komite I Teras Narang dalam rapat tersebut menuturkan, walaupun sudah ada payung hukum, persoalan agraria masih saja terjadi khususnya konflik pertanahan. Konflik agraria yang terjadi di daerah-daerah, diperlukan adanya legislasi dan regulasi pertanahan yang benar dan berkeadilan.

Selain itu, juga perlu ada lembaga/administrator negara yang terlatih, sistem administrasi pertanahan yang kuat dan akurat, peta konflik agraria yang tepat, komitmen dan dukungan pemerintah yang kuat, serta sarana dan prasarana yang memadai.

“Masalah pertanahan termasuk tata ruang menjadi perhatian Komite I, dan kami sudah menjalin komunikasi baik dengan Komisi II DPR terkait hal ini. Saya kira harus ada spirit yang sama melihat persoalan,” ujarnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *