Oposisi Minim Peminat, Ramai-Ramai Merapat KIK

  • Whatsapp
Shaleh Daulay

Dari sekian banyak partai pengusung Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 hanya Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan akan tetap menjadi oposisi pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan.

Sedangkan partai-partai lain, seperti Gerindra secara tidak langsung sudah menunjukan arah politiknya untuk bergabung bersama Jokowi. Serangkaian pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Jokowi dan Megawati memberikan sinyal kuat sikap Gerindra. Bahkan di Kongres PDIP Megawati memberikan perhatian khusus untuk Prabowo.
Partai Amanat Nasional (PAN) masih terbelah dua antara mengikuti intruksi ketua umum Zulkifli Hasan atau Dewan Penasehat Partai Amien Rais. Akan tetapi dilihat dari komunikasi politiknya sudah mengarah pada koalisi Indonesia Kerja.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PAN Shaleh Daulay yang mengusulkan agar pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang dengan satu ketua dan 9 wakil ketua.
“MPR itu lembaga kebangsaan, alangkah lebih baik jika mengakomodir semua kelompok. Salah satunya dengan mengubah komposisi pimpinan menjadi 10 orang, untuk sikap resmi PAN kita menunggu ketum pulang naik haji,” ungkapnya pada wartawan Senin (12/8/2019).
Terakhir Partai Demokrat sudah terang-terang menyatakan ingin bergabung ke koalisi pemerintah. Hal tersebut disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Ferdinan Hutahean.
“Demokrat siap membantu presiden Jokowi lima tahun kedepan, namun semuanya kita kembalikan pada pak Jokowi. Beliau pasti merumuskan siapa saja yang diajak dalam pemerintahan,” ucapnya Selasa (13/8/2019).
Mendekatnya para pesaing ke haluan koalisi pemenang ditanggapi diplomatis oleh ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. Menurutnya semua punya peluang untuk bergabung karena sifatnya sharing of power, nanti akan didiskusikan presiden Jokowi bersama partai pengusung.
“Hal yang wajar dalam pemerintahan sharing of power, dan kemungkinan-kemungkinan tersebut akan dibahas pada rapat-rapat kedepan. Seperti bargainingya apa MPR, DPR atau kabinet nanti ada waktunya,” terangnya Selasa (13/8/2019).
Meskipun tak menutup kemungkinan, politisi PKB tersebut berharap tetap ada oposisi yang mengawal pemerintahan jokowi dari luar pemerintahan, karena dalam sistem demokrasi butuh kekutan penyeimbang.
“Sekarang baru PKS yang tegas oposisi, sedangkan yang lain sebentar oposisi, sebentar bergabung. Padahal kita ingin mendorong oposisi berkembang agar demokrasi kita semakin matang kedepannya,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *