Orang Tua Siswa Gelar Aksi Minta Mendikbud Batalkan PPDB DKI Jakarta 2020

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Forum Relawan PPDB DKI 2020 mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membatalkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020.

Ketua Forum Relawan PPDB DKI 2020 Tita Soedirman mengatakan, desakan itu karena banyak orangtua murid yang mengaku keberatan dengan pemberlakuan kebijakan usia di semua jalur seleksi terutama pada jalur zonasi.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 44 Tahun 2019.

“Meminta Mendikbud untuk membatalkan proses PPDB DKI Jakarta yang melanggar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dan menuntut dilaksanakannya PPDB ulang atau tahap dua dengan menggunakan parameter zonasi atau jarak, nilai rata-rata Sidanira (Sistem Informasi Pendataan Nilai RaportKelas 6 Jenjang SD/MI/Paket A dan Kelas 9 Jenjang SMP/MTs/Paket B) dan akreditasi sekolah dalam seleksi PPDB,” ucap Tita yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendikbud, Jakarta, dilansir dari liputan6.com, Senin (29/6/2020).

Menurut dia, alasan Pemprov DKI Jakarta mengutamakan peserta didik yang lebih tua demi memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi dinilai tidak tepat. Hal itu karena faktor usia tidak bisa dijadikan parameter untuk menilai seorang siswa kurang mampu secara ekonomi.

“Untuk itu kami mengadakan aksi demo di Kemendikbud dengan harapan agar pemerintah khususnya bapak menteri mengevaluasi dan meninjau ulang hasil pelaksanaan PPDB DKI tahun 2020 dikarenakan PPDB DKI 2020 dianggap telah bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 Pasal 2,” ucapnya.

Adapun Pasal 2 Permendikbud 44/2019 berbunyi, “Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB harus bersifat non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan”.

Tita menilai PPDB DKI Jakarta tahun 2020 telah bersifat diskriminatif dengan melakukan pelanggaran terhadap hak anak yang berusia lebih muda untuk mendapatkan pendidikan terutama dalam hal penerimaan peserta didik baru.

Selain itu, Tita juga meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus dan solusi terbaik untuk anak didik yang tidak lulus seleksi PPDB DKI Jakarta tahun 2020.

“Besar harapan kami kiranya bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempertimbangkan dan menerima tuntutan kami demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat DKI Jakarta,” pungkasnya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *