Otonomi Daerah Dinilai Berdampak Pada Disorientasi APBD

  • Whatsapp
Bambang Istianto

INDOPOLITIKA.COM – Otonomi daerah di Indonesia sudah berjalan 20 tahun lebih, namun menyisakan sejumlah persoalan. Padahal, tujuan otonomi itu sejatinya dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah lebih besar dan luas agar distribusi sumberdaya sampai ke rakyat paling bawah.

Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Dr Bambang Istianto  mengatakan perubahan kebijakan otonomi daerah mencerminkan belum mantapnya konsolidasi kekuasaan pemerintahan daerah. Karena itu otonomi daerah yang belum stabil tersebut  berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Muat Lebih

“Misalnya kondisi ekonomi yang masih timpang ditunjukan angka gini ratio masih mendekati angka empat (4). Artinya masih banyak rakyat yang miskin di daerah. Seharusnya usia 20 tahun tersebut penataan otonomi daerah sudah berhasil terwujudnya pemerataan pembangunan,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima Indopolitika, Selasa (19/11/2019).

Dikatakannya, dalam dimensi politik kepala daerah dipilih dengan sistem demokrasi langsung. Akan tetapi gagal terplih  kepala daerah yang handal. Bahkan sebagian besar kepala daerah terkena kasus hukum dan juga sedikit yang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan dengan baik.

Terkait dengan hal tersebut telah diingatkan oleh Peter Drucker yang mengatakan bahwa tidak ada negara yang miskin kecuali manajemen.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *