Hukum

OTT Beruntun KPK Diapresiasi

Praktisi Hukum Senior, Muara Karta mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam sepekan ini melakukan tiga kali operasi tangkap tangan (OTT).

Pada Sabtu (16/9) sore, Tim Satgas Penindakan KPK kembali melakukan OTT. Dalam operasi senyap tersebut, tim menciduk sejumlah pihak, diantaranya Walikota Batu, Edi Rumpoko dan seorang pengusaha berinisial P.

Berdasarkan informasi, kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan itu ditangkap karena kedapatan menerima uang suap dari pengusaha berinisial P demi mengegolkan proyek mebeulair tahun 2017 yang sedang dikerjakan oleh pihak Pemerintah Kota Batu sendiri, berjumlah senilai Rp 5,9 miliar.

Sementara pada Kamis (14/9) malam, KPK mengamankan enam orang dalam OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keenam orang itu adalah Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali; Wakil Ketua DPRD Banjarmasin yang juga Ketua Pansus, Andi Effendi; Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih; Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Trensis; serta dua anggota DPRD Banjarmasin Achmad Rudiani dan Heri Erward.

Sebelumnya pada Selasa (12/9), KPK melakukan OTT terhadao Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen. “Dilihat dari kinerjanya, tentu harus diapresiasi. Dengan prestasi ini, tentu sangat naif apabila ada pihak yang ngotot membekukan atau membubarkan KPK,” kata Karta melalui siaran elektroniknya, Sabtu (16/9).

Penangkapan terhadap kepala daerah, pimpinan DPRD serta petinggi BUMD, kata Karta, menunjukkan ketegasan sikap KPK yang tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.

Dari sejumlah kasus OTT yang dilakukan KPK, Karta menyakini kasus-kasus itu melibatkan banyak pihak. “Kalau berbicara soal kasus korupsi pejabat politik, maka rasanya tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan mafia korupsi,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Karta yang juga Ketua Umum Perhimpunan Putra Putri Angkatan Udara Republik Indonesia (PPP AURI) ini mengungkapkan, adanya penangkapan oleh KPK menjadi pembelajaran bagi publik yang diharapkan memberi efek jera. “Kalau pun tidak lama hukumannya, paling tidak jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, lalu divonis, itu memberikan pembelajaran bagi yang lain,” tegas Karta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendukung sejumlah aksi tangkap tangan yang dilakukan KPK), beberapa waktu terakhir. Menurut Jokowi, kelebihan KPK ada pada kemungkinannya melakukan operasi tangkap tangan.

“Kalau memang ada bukti dan fakta hukum di situ, saya kira bagus saja. Prestasi KPK kan memang di OTT,” ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jumat (15/9).

Jokowi pun mengingatkan kembali kepada seluruh pihak yang punya kepentingan, untuk menggelola uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. “Pertama hati-hati dalam mengelola keuangan. Baik APBD dan APBN. Itu adalah uang rakyat. Hati-hati,” ujar Jokowi.

“Yang kedua, juga yang berkaitan dengan gratifikasi. Hati-hati, semuanya harus hati-hati,” lanjut dia.

Jokowi melanjutkan, komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi sangat jelas dan tegas. Presiden sebelumnya juga telah menyatakan tidak akan tinggal diam atas upaya pelemahan KPK.  (idp)

Tags

Artikel Terkait

Close