OTT di Sidoarjo: Sekeluarga Pejabat BPPD-Ipar Bupati, Pimpinan Bank jadi Tersangka, Ini Nama Lainya! 

Bukti uang dalam OTT pejabat BPPD Kabupaten Sidoarjo. Foto: tangkapan layar

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 11 orang sebagai tersangka dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, usai dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis 25 Januari lalu.  

Pada OTT ini, KPK mengamankan 11 orang dan barang bukti uang senilai Rp 69,9 juta. Selanjutnya, KPK menjelaskan kronologis OTT terkait dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN ini. 

Dalam konfrensi pers kemarin, KPK menetapkan Siska Wati (SW) Kasubag Umum merangkap  Bendahara BPPD sebagai tersangka.

Selain Siska, KPK juga menetapkan suami SW yakni Agung Sugiarto alias AS (Kabag Pembangunan Setda Pemkab Sidoarjo). Kemudian anak SW yakni Nur Ramadhan. 

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, SW selalu Kasubag Umum yang merangkap sebagai Bendahara BPPD melakukan pemotongan dana insentif ASN sebesar Rp2,7 miliar. 

“Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud diantaranya untuk kebutuhan kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo,” ujar Ghufron dalam konferensi persnya, kemarin.  

Ghufron menyebut, permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung. Di kesempatan yang sama juga, para ASN dilarang membahas adanya pemotongan dana insentif itu. 

Diketahui, untuk besaran insentif ASN Sidoarjo tahun 2023 diperoleh sebesar Rp1,3 triliun. 

“Besaran potongan yaitu 10% sampai 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat,” beber Ghufron. 

Selain SW, KPK juga telah menetapkan para tersangka lainnya. Antara lain kakak ipar Bupati Sidoarjo, Robith Fuadi (RF), Aspri Bupati Sidoarjo Aswin Reza Sumantri (AZS), serta Umi Laila selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim. 

Selanjutnya, Bendahara BPPD Sidoarjo Heri Sumaeko, fungsional BPPD Sidoarjo Rahma Fitri, dan Kepala Bidang BPPD Sidoarjo Tholib. 

Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik menahan SW untuk 20 hari ke depan.  

Atas perbuatannya, SW dijerat Pasal 12 f UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [Red]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *