Pakar Keamanan Siber: Forensik Digital Pada Sistem Imigrasi Sangat Diperlukan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Imigrasi Bali kembali diterpa masalah, setelah pada akhir Januari lalu ada serangan hacker menarget running text dengan tulisan tak senonoh di TPI Kelas 1 Denpasar. Kini Imigrasi Ngurah Rai Bali terkendala sistem. Akibatnya ribuan orang tidak bisa diproses masuk tanah air.

Dalam keterannya Senin (24/2), pakar keamanan siber Pratama Persadha
menjelaskan bahwa gangguan sistem di Imigrasi bandar Ngurah Rai bisa terjadi
karena berbagai sebab. Mulai dari adanya bug pada sistem, koneksi yang
terkendala pada pusat data sampai pada tindakan peretasan.

Bacaan Lainnya

“Intinya perlu dilakukan digital forensic untuk mengetahui penyebabnya. Bila memang tim IT dari Imigrasi kesulitan ada baiknya berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan bila ditemukan tindakan peretasan bisa dilaporkan ke Cybercrime Polri,” jelas chairman Lembaga Siber Indonesia CISSReC ini.

Ditambahkan Pratama, sistem di Imigrasi Ngurah Rai berjalan sesuai SOP. Saat sistem bermasalah, otomatis orang dari luar negeri tidak bisa
masuk. Berbeda dengan sistem di Soekarno Hatta yang bermasalah namun puluhan ribu orang tetap bisa masuk dari luar negeri dan kedatangan
buronan KPK Harun Masiku tidak terdeteksi.

“Bandara dan imigrasi ini pintu masuk dari luar yang harus benar-benar
aman. Rekayasa dan manipulasi sistem maupun data bisa berakibat serius
bagi kedaulatan negara. Selain sistem imigrasi, keamanan pada sistem ATC
juga harus diperkuat, jangan sampai terkena retas atau kesalahan sistem
yang membuat pesawat di udara kebingungan saat harus mendarat,” tegas pria asalah Cepu Jawa Tengah ini.

Kegagalan sistem imigrasi memungkinkan individu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) menjadi tidak terdeteksi. Bisa jadi ada DPO polisi, jaksa dan KPK maupun DPO interpol. Ini yang wajib diwaspadai.

“Baiknya secara reguler dibuat pengecekan pada sistem di imigrasi dan
bandara. Mencegah terjadinya kesalahan sistem karena peretasan dan bug. Jangan sampai seperti peristiwa gagal terbangnya 1.400 orang di Polandia pada 2015 karena peretasan pada sistem bandara,” terang Pratama.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *