Internasional

Partai Oposisi Minta RI Suarakan Demokrasi di Kamboja

Proses penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kamboja (Foto: AFP).

Jakarta: Partai oposisi Kamboja, Cambodia National Rescue Party (CNRP) meminta bantuan Indonesia untuk menyuarakan demokrasi yang kini mulai menghilang dari Kamboja.
 
Baca juga: Partai PM Kamboja Klaim Kemenangan dalam Pemilu.
 
Kamboja yang baru saja menggelar pemilu disebut CNRP sebagai akhir dari demokrasi. Pasalnya, Hun Sen dan partainya, Cambodia People’s Party (CPP) kembali memimpin Kamboja.
 
"Kami meminta Indonesia untuk menyuarakan suara demokrasi, entah itu dari organisasi hak asasi manusia maupun dari pemerintahan," kata Wakil Presiden CNRP, Mu Sochua di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin 30 Juli 2018.
 
"Pemilu tahun ini seharusnya diboikot, karena digerakkan oleh CPP, tanpa ada lawan. Kami yakin, perolehan suara juga dikontrol oleh CPP," lanjut dia lagi.
 
Sochua menganggap Indonesia adalah negara dengan demokrasi paling apik di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, CNRP meminta agar Indonesia bisa bersuara lantang terkait demokrasi di Kamboja.
 
"Hasil pemilu kemarin harus ditolak juga oleh organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, Uni Eropa dan institusi atau organisasi demokrasi lainnya," ungkap Sochua.
 
Ia menyebutkan, dibungkamnya partai oposisi dan memenjarakan pemimpinnya, Kem Sokha, serta media independen dan para aktivis diberangus adalah bukti bahwa pemilu tahun ini seharusnya tidak dapat diterima.
 
Baca juga: Partai Oposisi Kamboja Tolak Hasil Pemilu.
 
"Tanpa partai saingan, warga Kamboja tentu tidak bisa memilih. Mereka diintimidasi oleh CPP untuk memaksa memilih dan akhirnya Hun Sen kembali memimpin," tukas dia.
 
Pada pemilu 29 Juli kemarin, 19 partai politik memang ikut untuk melawan CPP pimpinan Hun Sen. Kendati demikian, tidak ada satupun parpol yang mengeluarkan kritik keras seperti CNRP.
 
CNRP sendiri adalah partai oposisi terbesar di Kamboja yang diberangus pemerintah. Pemimpinnya, Kem Sokha, dijebloskan ke penjara sejak September 2017 dengan tuduhan berkhianat.
 
Pemerintah meminta CNRP bubar karena partai ini dianggap mencoba meruntuhkan kekuasaan pemerintah yang sah dengan bantuan asing. Namun tuduhan ini dibantah CNRP.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close