Pasal Kontroversi RUU Omnibus Law, Perusahaan Media Seketika Bisa Kolaps

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Anggota LBH Pers Gading Yonggar menyatakan, RUU Omnibus Law tak memenuhi syarat formil. Sebab, dalam penyusunan RUU, salah satu syarat dalam penyusunannya adalah melibatkan stakeholders terkait dalam proses pembahasannya.

“Kami melihat dalam dua pasal yang berdampak pada kehidupan pers dalam RUU Omnibus Law ini tidak memenuhi aspek formil. Tidak ada partisipasi dari stakeholders terkait,” katanya.

Bacaan Lainnya

Selain itu, RUU Omnibus Law juga gak penuhi aspek material. Yakni klausul dalam pasal 18 ayat 2 dan 3 RUU Omnibus Law. Dalam ayat 2, pemerintah menaikan sanksi dari semula Rp 500 juta menjasi Rp 2 miliar kepada perusahaan pers yang melanggar.

“Tidak jelas apa urgensinya menaikan sanksi denda itu. Jangan-jangan memang motifnya membangkrutkan,” ujarnya.

Dalam ayat 3 pasal 18 juga pemerintah berhak memberi sanksi administrasi kepada perusahaan pers. Menurut dia, klausul itu tidak jelas sanksi apa yang akan diberikan pemerintah yang nantinya diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

“Dengan adanya klausul PP, terbuka peluang pemerintah untuk masuk menghalang-halangi kerja pers semakin terbuka,” katanya.

Diketahui, draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja memuat dua pasal, yakni pasal 18 dan 11 yang isinya merevisi UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dua pasal tersebut menambahkan sanksi denda hingga empat kali lipat pada perusahaan media, dan menambah adanya sanksi administratif.

Pasal 18 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang selama ini digunakan, pada ayat 1 menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan peliputan pers dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Lalu, dalam UU dan pasal yang sama, ayat 2 menyatakan, perusahaan pers yang melanggar ketentuan dalam menjalankan tugas pers, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta. Pasal 3 menyebut, perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Sedangkan perubahannya di draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ayat 1 berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Lalu ayat 2 menyatakan, perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Bukan hanya itu, ayat ketiga yang termuat dalam draf RUU Cipta Kerja menambah sanksi administratif, yang sebelumnya tidak ada.

Ayat itu berbunyi, perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif. Adapun dalam ayat berikutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Sementara, revisi dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Pasal 11 sendiri berbunyi: “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal”.

Insan pers yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan LBH Pers mengkritik poin-poin tersebut. Terlebih, adanya sanksi ‘administratif’ yang bakal membuka pintu pemerintah ikut campur di dalam ‘dapur’ pers layaknya orde baru.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *