PDI-P Sebut Skandal Jiwasraya Gate Adalah Kejahatan Kemanusiaan

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Skandal PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 27,2 triliun membutuhkan restorative justice yang harus dilakukan para penegak hukum.

Artinya, perlindungan masyarakat dan pemulihan kepercayaan publik harus dikedepankan. Restorative justice menekankan pada terciptanya keadilan bagi para korban.

Baca juga:

Untuk itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah bergerak cepat menindak para pelaku kejahatan keuangan di perusahaan asuransi plat merah itu harus diapresiasi. Pemerintah juga sudah memastikan segera akan mengembalikan kerugian para nasabahnya.

“Kita mohon betul penegakan hukumnya harus mampu memulihkan kepercayaan masyarakat. Harus mampu mengutamakan restorative justice. Harus mampu mengembalikan kepercayaan publik yang tergerus,” kata Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Arteria bahkan menyebut skandal ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan mengancam kedaulatan negara. Sisi subversifnya harus dilihat, karena ini dugaan perampokan yang dilakukan para pelakunya secara sistemik.

“Saya katakan ini serangan langsung kepada kedaulatan negara. mudah-mudahan kita semua bisa bersatu padu dan solid untuk memastikan bahwa permasalahan ini adalah masalah bangsa yang harus segera dicarikan solusi kebangsaannya,” ujarnya.

“Patut diduga ada penyimpangan yang dilakukan secara sistemik, penuh pengetahuan, dan kesengajaan. Bahasa lain kita juga melihat ada perampokan. Ini harus dilihat juga dari sisi subversifnya. Ada tidak kejahatan subversif terkait asuransi Jiwasraya ini,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Jaksa Agung diimbau Arteri harus melakukan kerja hebat dan cerdas. Kejaksaan harus belajar dari kasus First Travel yang telah merugikan masyarakat secara luas.

Penegakan hukumnya tidak saja menghukum pelaku seberat-beratnya, tapi mengedepankan keadilan yang sesungguhnya bagi para pencari keadilan, dalam hal para nasabah Jiwasraya.

“Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan strategi penanganan yang lebih akurat dan lebih melindungi kepentingan nasabah. Yang kita utamakan di sini tidak saja menentukan benar salah atau menghukum seseorang, tapi bagaimana nasabah bisa terlindungi hak-hak kewarganegaraannya, hak keperdataannya, maupun hak komersial lainnya,” pungkasnya.[pit]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *