PDIP Minta Maaf Pernah Bawa Jokowi ke Panggung Politik, Sebut Tindakan Terakhirnya Berbeda dari Nilai Partai

INDOPOLITIKA – PDI Perjuangan sekali lagi meminta maaf kepada publik karena telah membawa sosok Joko Widodo (Jokowi) ke panggung politik Indonesia.

Permohonan maaf ini disampaikan menyusul berbagai tindakan Presiden ketujuh RI tersebut yang dianggap tidak sejalan dengan semangat partai.

“Jokowi, bagaimanapun, merupakan sosok yang lahir dari rahim PDI Perjuangan. Perjalanannya di dunia politik dimulai sejak menjadi Wali Kota Solo selama dua periode, kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta meski hanya satu periode yang tidak penuh, hingga kini menjadi Presiden selama 10 tahun. Semua itu tentu tidak lepas dari kontribusi, kerja keras, dan perjuangan PDI Perjuangan,” ujar Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, pekan ini.

Namun, menurutnya, PDI Perjuangan melihat bahwa setelah sembilan tahun menjabat sebagai presiden, pada tahun terakhir ini terdapat banyak langkah politik yang diambil oleh Jokowi yang dianggap melenceng dari etika, moral, dan politik yang diperjuangkan oleh partainya.

“Bahkan, kita juga menyaksikan bagaimana MK dan MA seolah dipengaruhi untuk memenuhi tujuan politik Jokowi dan keluarganya,” ujarnya.

“Selain itu, kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, dan terakhir dalam Pilkada, masih ada pengerahan kekuasaan, intimidasi, serta mobilisasi aparat hukum, ASN, kepala desa, dan lainnya,” lanjutnya.

Terkait dengan perilaku tersebut, Deddy menyatakan bahwa PDI Perjuangan merasa terpanggil karena memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab sejarah untuk berbicara dan meminta maaf atas tindakan mantan kadernya tersebut.

“Jokowi dan keluarganya, termasuk anak dan mantunya, terjun ke dunia politik melalui PDI Perjuangan,” pungkasnya.

“Saya pribadi sudah berkali-kali menyampaikan di media bahwa memang dia berasal dari PDI Perjuangan, namun dalam setahun terakhir, pengelolaan kekuasaan yang dilakukan sama sekali tidak mencerminkan tabiat PDI Perjuangan,” tuturnya.

Deddy juga menyebutkan pernyataan Puan Maharani saat Rakernas PDIP tahun lalu, di mana Puan menyampaikan permohonan maaf karena telah melahirkan kader yang telah melanggar konstitusi.

“Kami sudah menyampaikan, baik secara partai maupun pribadi, bahwa kami sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi, membesarkannya, dan mengasahnya, namun kemudian ia keluar dan bertindak berbeda dari koridor-koridor nilai yang disepakati dalam PDI Perjuangan,” pungkasnya. (Rzm)