PDIP Setuju Pilkada Asimetris Diterapkan Di Daerah Berkonflik

  • Whatsapp
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

INDOPOLITIKA.COM- Usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberlakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara asimetris didukung penuh oleh Partai Perjuangan Indonesia (PDIP).

Asimetris sendiri artinya negara akan menerapkan dua sistem pemilihan yang berbeda. Yakni daerah yang memiliki tingkat kedewasaan berdemokrasi tinggi akan dilakukan pilkada langsung. Sementara, daerah yang angka demokrasinya rendah dan memiliki potensi konflik tinggi, maka akan dilakukan pilkada tidak langsung.

Muat Lebih

Sekertaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pilkada asimetris itu akan lebih cocok jika diberlakukan di daerah-daerah yang berkonflik.

“Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris,” ujar Hasto

Menurut Hasto pilkada langsung memiliki potensi memecah belah masyarakat dan menelan biaya politik yang tinggi. Sehingga dalam pelaksanaannya, banyak calon kepala daerah yang mencari donatur. Akibatnya saat menjabat, kepala daerah tersebut sibuk untuk mengembalikan biaya pilkada dengan cara mengekplotasi sumberdaya alam di daerahnya.

“Karena kepentingan investor politik, sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal,” ujar Hasto.

PDIP sendiri kata Hasto menyiasati tingginya biaya politik dengan gotong royong antar kader. PDIP juga akan mengusung kader terbaik untuk maju sebagai calon kepala daerah.

“Akan memaksimalkan kader sendiri untuk diusung menjadi calon kepala daerah. Pilkada Serentak 2020 menjadi momentum kita membawa kader partai terbaik sebagai calon kepala daerah yang akan kita perjuangkan dengan strategi yang tepat,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tengah mengkaji sejumlah opsi-opsi sebagai solusi atas evaluasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung. Opsi-opsi yang disebut Tito antara lain; tetap dilakukan Pilkada langsung dengan meminimalisasi efek negatifnya, Pilkada kembali ke DPRD, atau Pilkada asimetris.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *