PDIP Tidak Setuju Kursi Mentan Dikasih Gerindra

  • Whatsapp
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

INDOPOLITIKA.COM- Wacana kursi Menteri Pertanian (Mentan) yang dilirik oleh Partai Gerindra membuat Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) buka suara. PDIP tidak setuju kursi menteri diberikan kepada Partai Gerindra yang notabennya adalah lawan politik Jokowi-Ma’ruf pada pemilu lalu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Jokowi harusnya mendahulukan partai pengusung dalam menyusun Kabinet Kerja Jilid II. Kata dia, pos menteri itu harusnya ditawarkan  terlebih dahulu kepada partai pengusung pemenangan Jokowi- Ma’ruf.

Baca Juga:

“Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet. Sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja,” ujar Hasto.

Hasto meminta presiden Jokowi tidak serta- merta memberikan begitu saja kursi menteri ke Partai Gerindra. Sementara mengabaikan partai yang sudah berjuang memenangkannya dalam pemilu lalu.

Meski di palemen PDIP mendapatkan kursi paling banyak, Hasto mengatakan PDIP tidak meninggalkan partai oposisi. PDIP bahkan sudah membuka ruang kerjasama kepada partai oposisi dalam hal ini Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN bersama menyusun struktur pimpinan parlemen dan alat kelengkapan dewan.

“Bahwa meskipun PDI-P menang dengan kekuatan 60,7 di DPR persen kami tidak menerapkan politik bumi hangus seperti 2014 sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan,” papar Hasto.

Hasto berharap di palemen partai koalisi pendukung Jokowi dan partai koalisi pendukung Prabowo bisa bekerjasama dengan baik. Sama-sama mengawal jalannya pemerintahan Jokowi- Ma’ruf periode 2019-2024. Terkait susunan kabinet hak preogratif Presiden. Namun Hasto mengingatkan orang-orang yang berada di kabinet adalah orang yang sedari awal mendukung Jokowi- Ma’ruf.

“Dengan demikian kerja sama seluruh parpol itu berjalan baik di DPR-MPR. Terkait susunan kabinet itu hak prerogatif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat koalisi sebelum pilpres dan pasca-pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senafas dan sebangun,” lanjut dia.

Sebelumnya, Isu  Partai Gerindra meminta jatah kursi menteri beredar santer setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Tak tanggung-tanggung, Partai Gerindra menyodorkan tiga kadernya langsung untuk duduk di kursi menteri.  Gerindra menawarkan konsep pembangunan ekonomi Indonesia, Swasembada Pangan, Air dan Energi semua itu mengacu pada Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui  konsep yang ditawarkan mengarah pada posisi Kementerian Pertanian.

“Ya kalau diterima, ya mungkin pos itu (Kementerian Pertanian) yang diberikan,” ujarnya.(pit)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *