Pecat Ketua KPU Arief Budiman, DKPP Minta Bawaslu Awasi Pelaksanaan Keputusan

  • Whatsapp
Ketua KPU RI, Arief Budiman

INDOPOLITIKA.COM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengambil keputusan tegas terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPU RI Arief Budiman, yang kala itu mendampingi Evi Novida Ginting melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta soal pemberhentian dirinya Sebelumnya.

Perkara bernomor 123-PKE-DKPP/X/2020 itu diputuskan DKPP Rabu (13/1/2021) bersamaan dengan 16 perkara lainnya.

Berita Lainnya

“Teradu terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena di setiap kegiatan teradu di ruang publik melekat jabatan Ketua KPU,” demikian bunyi penggalan putusan DKPP dalam persidangan, Rabu (13/1/2021).

Arief juga dinyatakan bersalah karena tetap menjadikan Novida tetap komisioner KPU. Arief dinyatakan melanggar kode etik dan dinyatakan tidak pantas menjadi Ketua KPU.

“Memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” demikian bunyi putusan DKPP yang dibacakan Ketua DKPP Muhammad.

Dalam putusan itu, DKPP juga mengabulkan pengaduan dari pengadu sebagian. Kemudian, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. DKPP pun memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Sebelumnya, Arief diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang kala itu diberhentikan oleh DKPP. Pengadu dalam hal ini yakni seorang warga bernama Jupri asal Bandar Lampung.

Sekretaris DKPP Bernard Darmawan mengatakan, pengadu, menggugat dengan dalil aduan mendampingi atau menemani Evi Novida yang kala itu telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Selain itu, pengadu mendalilkan Arief telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. [ind]

Selengkapnya sidang keputusan DKPP bisa dilihat di link ini: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=715245872754027&id=181197602479595

 

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *