Pedagang Kaki 5 Jakarta Kudu Siap-Siap Gulung Lapak

  • Whatsapp

Bagi pedagang kaki lima (K-5) di DKI Jakarta yang kerap membuka lapak di atas trotoar jalan dalam beberapa bulan ke depan kudu siap-suap menggulung lapaknya. Pasalnya, gugatan terhadap pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum telah dikabulkan di Mahkamah Agung.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, yang menjadi bagian dari penggugat Perda tersebut berharap tak ada lagi penyelewengan fasilitas umum oleh Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu menyusul gugatannya terhadap pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum telah dikabulkan di Mahkamah Agung.

Baca Juga:

“Sekarang kita mulai kembalikan segala fungsi fasilitas umum untuk masyarakat luas sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak lagi dikapitalisasi oleh sekelompok orang,” kata William dalam keterangan tertulisnya, Jumat 16 Agustus 2019.

Wiliam menuturkan, uji materi terhadap pasal 25 perda itu diajukannya bersama Zico Leonard Djagardo, juga anggota PSI. Keduanya menyikapi keputusan Anies menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, penutupan jalan terkait penataan kawasan itu berlangsung sejak akhir 2017. Anies dan wakilnya kala itu, Sandiaga Uno, menutup Jalan Jatibaru agar PKL bisa berjualan di atasnya.

Proses penutupan jalan ini sempat menjadi polemik dan menuai protes mulai dari Kepolisian Lalu Lintas, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga para sopir angkot. Anies akhirnya membuka Jalan Jatibaru setelah menyelesaikan pembangunan skybridge pada Oktober 2018.

William menilai kebijakan itu dan juga pembiaran atas PKL di atas trotoar merugikan pejalan kaki dan pengendara umum. “Kebijakan itu sangat kontraproduktif karena mengorbankan kepentingan yang lebih besar,” katanya sambil menambahkan, “Sudah pasti jalanan dan trotoar di DKI Jakarta akan semakin kacau dan hancur.”

William juga beranggapan kalau perda tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ia mengatakan, pada pasal 127 ayat 1 UU tersebut jelas dikatakan kalau jalan umum bisa ditutup hanya dengan alasan kegiatan keagamaan, kenegaraan, olah raga, dan budaya.

“Tak ada poin yang menyebutkan penutupan jalan boleh untuk kegiatan berdagang atau usaha lainnya,” ucap William.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan menghormati putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi atas Peraturan Daerah soal penutupan jalan bagi PKL itu. Namun dia menyebutkan akan melihat putusan tersebut terlebih dulu untuk implementasi ke depannya. “Nanti kita lihat implementasinya seperti apa,” ujarnya. [sgh]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *