Pejabat Tak Perlu Debat Kusir Soal Banjir, Terpenting Tangani dan Carikan Solusinya

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi meminta agar para pemangku jabatan dapat bertindak cepat dan konkret dalam membantu para korban bencana banjir yang melanda Indonesia, bil khusus DKI Jakarta. Ia juga mengimbau kepada para pejabat agar tidak saling menyalahkan.

“Saya melihat pejabat pemerintah ada yang saling menyalahkan, harusnya tidak perlu. Jangan saling menyalahkan satu sama lain,” kata Arwani dalam diskusi Polemik Trijaya FM, di Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020).

Berita Lainnya

Menurut senator asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, pejabat pemerintah harus memperhatian kebutuhan para korban bencana terlebih dahulu. Setelah itu pemerintah membuat perencanaan dan mengerjakannya bersama-sama. “Kita punya perencanaan yang sama, eksekusi yang sama,” ucap dia.

Arwani juga menegaskan bahwa para pejabat harus segera menghentikan argumen saling menyalahkan penyebab banjir satu sama lain. Sebab, lanjutnya, para pejabat negara harus mengutamakan pertolongan pada korban banjir yang masih membutuhkan bantuan segera. “Harusnya dimaksimalkan terus, jangan terlalu banyak berdebat di media,” tuturnya.

Arwani mengaku bahwa sejauh ini bantuan dari pemerintah baik pusat maupun pemprov memang sudah disampaikan kepada para korban, akan tetapi kedepan harus ada rencana yang dibuat bersama-sama untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi.

Sebelumnya, Banjir Jakarta yang terjadi pada Rabu (1/1/2020) lalu menjadi polemik, setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono silang pendapat.

Saat itu, Basuki mempersoalkan normalisasi Kali Ciliwung yang baru berjalan sepanjang 16 km dari total panjang 33 km.

Tak tinggal diam, Anies pun langsung mengatakan bahwa normalisasi Kali Ciliwung sudah terbilang efektif dan bisa menjadi obat dari penyakit banjir yang sejak tahun 1966 melanda Ibu Kota Jakarta.

Alih-alih, Anies ingin menegaskan bahwa banjir yang terjadi bukan karena normalisasi kali Ciliwung yang belum selesai sepenuhnya, melainkan karena pengendalian air dari wilayah Selatan Jakarta, yakni Bogor dan Depok yang belum memadai.{asa}

 

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *