INDOPOLITIKA – Baru-baru ini, PT Pelindo (Persero) Regional IV Nunukan memastikan akan melakukan perbaikan di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelabuhan.
Salah satu langkah yang diambil adalah ‘mensterilkan’ Pelabuhan Tunon Taka dari kehadiran Aparat Penegak Hukum (APH) berseragam, seperti anggota TNI dan Polri, yang terlibat dalam pekerjaan di luar tugas dan wewenangnya.
Selain itu, akan dilakukan penertiban terhadap parkir kendaraan, baik mobil maupun motor, yang memasuki area parkir di depan terminal penumpang untuk mengantar atau menjemput penumpang.
General Manager (GM) Pelindo Regional IV Nunukan, Beny, menyatakan bahwa terdapat zona-zona tertentu di kawasan pelabuhan yang hanya diperuntukkan bagi petugas keamanan Pelindo dan petugas dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). TNI dan Polri dilarang masuk ke dalam area pelabuhan.
Kebijakan ini diambil untuk memenuhi standar internasional dalam pengamanan maritim dan juga untuk memastikan kenyamanan kapal asing yang merasa kurang aman dengan adanya aparat berseragam dan bersenjata lengkap di pelabuhan.
Sebelumnya, Pelindo Nunukan mendapat kritik dari Ketua Umum Pelaut Kalimantan Utara, Capt. Awaluddin SSiT Mmar, karena dianggap tidak menerapkan ISPS Code dengan baik, sehingga terkesan membiarkan pelanggaran aturan di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.(Hny)
Tinggalkan Balasan