INDOPOLITIKA – Gelombang pemecatan pegawai negeri sipil (PNS) Amerika Serikat (AS) mulai terjadi di berbagai lembaga pada Kamis waktu setempat.
Pemecatan ini merupakan bagian dari program efisiensi yang telah disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk.
Jumat (14/2/2025), proses pemutusan hubungan kerja (PHK) ini terutama terjadi pada karyawan masa percobaan di Departemen Pendidikan dan Administrasi Bisnis Kecil.
Karyawan di Departemen Pendidikan menerima surat yang memberitahukan mereka mengenai keputusan tersebut, dengan alasan kinerja yang dinilai tidak memenuhi standar.
“Berdasarkan evaluasi kinerja Anda, kami menilai bahwa melanjutkan pekerjaan Anda di instansi ini tidak akan memberikan manfaat bagi publik,” tulis surat yang diterima oleh karyawan tersebut.
Sumber dari serikat pekerja Departemen Pendidikan mengungkapkan bahwa pemecatan ini berdampak pada sejumlah unit, mulai dari kantor penasihat umum hingga Kantor Pendidikan Khusus dan Layanan Rehabilitasi yang mendukung program untuk anak-anak penyandang disabilitas, serta kantor Bantuan Mahasiswa Federal.
“Kami telah mendengar dari puluhan karyawan yang dipecat, meski jumlah pemecatan secara keseluruhan belum sepenuhnya jelas,” ungkap sumber tersebut.
Langkah serupa juga terjadi di Departemen Energi (DOE), di mana sejumlah karyawan melaporkan bahwa situasi di dalam departemen tersebut tidak menentu. Meskipun jumlah pasti karyawan yang akan terkena dampak belum diketahui, karyawan masa percobaan diperkirakan akan menjadi yang pertama dipecat.
“Ada sekitar 2.000 karyawan masa percobaan di DOE, tetapi belum jelas berapa banyak yang akan terpengaruh,” tambah sumber tersebut.
Penasihat hukum sementara DOE mengadakan rapat dengan para kepala kantor di departemen tersebut pada hari Kamis, meminta mereka menyusun daftar karyawan masa percobaan yang sangat penting untuk kemungkinan dikecualikan dari PHK. Namun, daftar tersebut belum selesai hingga sore hari.
Kantor Kepegawaian Federal AS (OPM) telah mengirimkan memo kepada semua lembaga untuk menyusun daftar karyawan masa percobaan dan mengirimkannya.
Memo yang diterbitkan pada 20 Januari tersebut menyatakan bahwa karyawan dalam tahap percakapan lebih mudah untuk diberhentikan. Namun, OPM menegaskan bahwa lembaga tidak diwajibkan untuk memangkas seluruh karyawan masa percobaan, melainkan hanya yang dinilai berkinerja buruk.
“Pemerintahan Trump mendorong lembaga-lembaga untuk memanfaatkan masa percobaan sebagai kelanjutan dari proses seleksi, bukan sebagai jaminan pekerjaan tetap,” kata McLaurine Pinover, juru bicara OPM.
Pemecatan karyawan masa percobaan ini menandai langkah pertama dari pemerintahan Trump yang berencana mengurangi jumlah pegawai federal secara signifikan. Tujuannya adalah untuk mengatasi defisit anggaran negara yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) pada tahun fiskal sebelumnya.
Langkah pemecatan ini dilakukan pada saat yang sama ketika seorang hakim federal menyetujui kelanjutan program pengunduran diri sukarela. Sekitar 77.000 karyawan telah menerima tawaran pengunduran diri ini, yang memungkinkan mereka meninggalkan pekerjaan dengan pembayaran hingga akhir September. (Chk)
Tinggalkan Balasan