Pemerataan Pembangunan dan Kemandirian Daerah Terpencil Kurang Maksimal

  • Whatsapp
Hafisz Tohir

INDOPOLITIKA – Pembangunan daerah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini diungkapkan wakil ketua Komisi XI, Hafisz Tohir. Menurutnya hal ini agar proses transformasi struktural nasional tetap berjalan dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, pembangunan juga tidak boleh melupakan keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah pedalaman. “Ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit,” ungkapnya pada wartawan (21/8).

Baca Juga:

Selain ketimpangan antarindividu, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antar wilayah, katanya. Ketimpangan terjadi antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI).

Sementara itu, kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5% berasal dari KBI khususnya Pulau Jawa dan Sumatra, sedangkan KTI belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal harus disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya,” kata Hafisz.

Politisi PAN tersebut mengutarakan peran pendanaan non-APBN di Jawa-Bali harus didorong menjadi tulang punggung, sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa-Bali.

“Pemerintah harus meningkatkan perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tuturnya.

Oleh karena itu, Hafisz berharap pemerintah tetap berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia serta percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *