Nasional

Pemerintah Baru Harus Reformasi Kebijakan Pangan

Indopolitika.com – Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pemerintah baru harus melakukan reformasi total di bidang kebijakan pangan nasional.

“Reformasi tersebut dimulai dari ‘ketahanan pangan’ dengan pilar utama produk impor, menuju “kemandirian pangan” yang berbasis local content agar tercapai ‘kedaulatan pangan’ yang sejati,” kata Sultan saat membuka Seminar Nasional Kedaulatan Pangan Kagama di Jakarta, Ahad (1/6).

Sultan mengatakan saat ini tantangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan semakin berat karena penggunaan sumber bahan pangan telah bergeser semakin luas dari sekadar untuk bahan pangan (food) menjadi pakan (feed), energi (fuel), dan serat tekstil (fibre).

“Tambahan lagi, sekarang ini sektor finance melihat food, feed, fuel dan fibre ini semakin prospektif untuk ladang investasi para konglomerasi dunia,” katanya.

Jika tidak memahami realitas baru tersebut dan tidak menempatkannya sebagai basis paling fundamental dalam pengambilan kebijakan, Sultan khawatir ketahanan pangan Indonesia akan lemah sehingga berdampak kerawanan pangan.

“Dampaknya langsung dirasakan oleh petani gurem dan masyarakat miskin kota yang sebelumnya sudah hidup dalam serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya,” katanya.

Oleh sebab itu, kata Sultan, perlu ada pemandu di semua jenjang kepemimpinan.

Pemimpin yang bekerja tidak hanya duduk di depan meja saja, tetapi memastikan di lapangan, apakah capaian sudah terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Lebih lanjut Sultan mengkritisi belum optimalnya hasil reformasi karena masih berkutat pada perubahan aspek kelembagaan, sistem dan prosedur tapi belum mengubah “soft side” yang berbasis budaya, revolusi mental untuk mengubah perilaku.

“Apalagi jika mengingat sekarang ini kedaulatan di bidang ekonomi dan pasar semakin dipersoalkan. Indonesia memiliki kedaulatan mata uang, tetapi jagat perbankan nasional sebesar 50,6 persen, asetnya dimiliki asing,” katanya.

Selain itu, Indonesia memiliki kedaulatan teritorial, namun penguasaan asing atas kandungan migas mencapai 70 persen, batubara, bauksit, nikel, dan timah 75 persen, tembaga dan emas 85 persen.

Sultan juga memaparkan 40 persen dari 8,9 juta lahan sawit dikuasasi asing.

“Lalu, bagaimana kita bisa menegakkan Tri Sakti Jiwa Proklamasi, jika dominasi asing di sektor ekonomi demikian kukuh mencengkeram? Pemilu Legislatif 2014 telah membuktikan bahwa politik pun sudah berpanglima pasar. Inilah ironinya Indonesia kita,” kata Sultan. (Rep)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close