Pemerintah Dinilai Alergi dengan Aksi dan Kebebasan Berpendapat

  • Whatsapp
Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation, Mufti Makarim. (Lisye-detikcom)

INDOPOLITIKA.COM – Ramainya aksi mahasiswa yang terjadi akhir-akhir ini, disoroti oleh Lokataru Foundation. Lokataru menilai pemerintah seolah-olah takut dengan kerumunan massa pada saat menyampaikan pendapat di muka umum.

“Soal aksi mahasiswa yang Reformasi Dikorupsi kemarin, kemudian juga terkait Papua. Ini sebenarnya punya dua persoalan mendasar. Jadi negara begitu takut dengan kumpulan besar, itu kemudian menjelma dalam bentuk statement, menjelma dalam bentuk ekspresi, ungkapan yang diserang langsung kepada negara,” ujar Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation, Mufti Makarim, Senin (28/10/2019).

Baca Juga:

Mufti menegaskan kebebasan berpendapat adalah pilar agar negara bisa terus berjalan. Setidaknya ada empat hak yang harus diberikan negara kepada warganya.

“Padahal kalau kita lihat negara besar Amerika sendiri mengatakan kebebasan berbicara adalah pilar dari hak yang menyebabkan negara itu bisa eksis. Kalau kita lihat awal dalam proses formulasi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), nggak bisa diabaikan negara itu harus menjamin 4 aspek. Pertama freedom of speech (kebebasan berpendapat), freedom of religion, freedom from fear, freedom of want,” ujarnya.

Mufti berharap Indonesia tidak antikebebasan berpendapat. Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah cita-cita demokrasi.

“Mimpinya adalah kita negara modern, negara yang politiknya stabil, kita mau negara yang development-nya sudah selesai dan itu saya tidak punya gambaran lain selain menoleh ke negara tetangga. Makanya kecenderungannya adalah 4 pilar yang saya sampaikan itu digerogoti satu-satu,” imbuhnya.

Mufti menilai kebebasan berpendapat saat ini banyak sandungannya. Dia menyebut kebebasan berpendapat itu kemudian berujung pada dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap kepala negara.

“Tapi yang paling fatal pilar yang paling fundamental adalah freedom of speech, orang tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara, sandungannya banyak betul. Kalau dulu sandungannya adalah nama baik, kalau sekarang penistaan agama, kemudian juga penghinaan kepala negara dan seterusnya, ini juga semakin meluas,” kata Mufti.[rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *