Pemerintah Dinilai Ngaco, Memalukan! Ubah Statuta UI Demi Legitimasi Rektor Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

  • Whatsapp
Rektor UI, Ari Kuncoro. Foto: Jawa Pos

INDOPOLITIKA.COM – Pemerintah dianggap benar-benar ngaco sekaligus memalukan. Betapa tidak, hanya demi untuk ‘melegitimasi’ jabatan komisaris BUMN yang diemban Rektor UI Ari Kuncoro, statuta UI langsung diubah dalam sekejap.

Sebelumnya, perubahan aturan soal Statuta Universitas Indonesia (UI) yang tak lagi melarang rektor rangkap jabatan jadi sorotan. Para akademisi maupun politisi mengkritik perubahan aturan itu.

Berita Lainnya

Salah satu kritikan itu disampaikan politisi Gerindra, Fadli Zon. Wakil Ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai hal memalukan karena terkait dengan jabatan rektor UI Ari Kuncoro di BUMN.

Menurutnya, penerbitan regulasi baru tersebut hanya untuk mengizinkan Rektor UI Ari Kuncoro rangkap jabatan menjadi wakil komisaris utama bank salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Sungguh memalukan, statuta UI diubah untuk melegitimasi jabatan komisaris BUMN,” kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Rabu (21/7).

“Sungguh Memalukan Rektor UI Diizinkan Rangkap Jabatan,” tambahnya.

Ia berkata, langkah Jokowi menerbitkan regulasi tersebut juga akan membuat kepercayaan publik pada penguasa dan dunia akademik rontok. Fadli berharap, Jokowi tidak sempat membaca isi PP Statuta UI yang telah ditandatangani tersebut.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Firman Noor menegaskan, problem utama terkait dengan kasus Rektor UI adalah bagaimana aturan hanya bersifat prosedur tanpa makna. Semakin menguatkan keyakinan bahwa ada invisible hand yang jauh lebih berkuasa dari aturan yang ada di sekitar.

“Ini sekali lagi akan membuat rakyat hilang kepercayaan,” katanya.

Kontroversi perubahan Statuta UI ini memang kian luas. Firman memandang tak hanya bisa menghilangkan kepercayaan rakyat, perubahan Statuta UI tersebut juga bisa kian menguatkan pandangan miring terhadap penguasa.

“Dan makin menguatkan pandangan bahwa segalanya mungkin dan boleh manakala terkait dengan kepentingan kaum penguasa,” ujar pria yang juga mengajar di UI ini.

Kritikan juga disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Ia menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Statuta UI sebagai langkah yang ngawur. Dia heran aturan diubah demi mengakomodasi pelanggaran.

“Pemerintah ngaco, pejabat melanggar aturan kok aturannya yang diubah,” kata Ubedilah kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Perubahan statuta itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI, Rektor UI dilarang menjadi komisaris BUMN. Pasal 35 (c) menyebutkan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang merangkap jabatan di BUMN/BUMD ataupun badan usaha swasta.

“Saya makin terkejut dengan fenomena ini, makin meyakinkan saya betapa ngaconya pemerintahan ini, makin tidak layak dilanjutkan karena makin keliru langkah,” ujar Ubedilah.

Hal yang dimaksud Ubedilah adalah soal rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI). Hal itu terungkap setelah Rektor UI menegur BEM UI yang memberikan label kepada Presiden sebagai The King of Lip Service. Terungkap bahwa Rektor UI ternyata melanggar PP tentang statuta UI.

“Secara administratif dan kebijakan publik ini aneh, publik menolak rangkap jabatan seorang rektor yang merangkap komisaris agar fokus membenahi dan memimpin kampus. Statuta juga melarangnya, eh malah bukan rektor UI nya yang melepaskan jabatan Komisaris, namun justru aturannya yang diubah. Ini maknanya pemerintah yang melegalkan statuta UI menjadi PP berkontribusi besar membuat kebijakan yang justru berlawanan dengan aspirasi publik,” papar Ubedilah.

PP Nomor 75 Tahun 2021 itu ditandatangani Jokowi pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada 2 Juli 2021 juga.

“PP Statuta UI itu peraturan pemerintah loh, pemerintah makin ngaco kalau begini caranya ngurus kampus,” pungkas Ubed. [asa]

 

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *