Tidak Ada Kebijakan Komprehensif
Sementara itu, ekonom senior Hendri Saparani mengatakan, timbulnya masalah pangan karena pemerintah tidak memiliki kebijakan komprehensif yang menempatkan pangan sebagai keberpihakan strategis.
“Kan Bapenas mengatakan, bahwa cadangan pangan itu ada pada pemerintah dan masyarakat. Pertanyaannya, apakah masyarakat akan menggelontorkan pangan ketika dibutuhkan? Jawaban tidak!” kata Hendri.
Jika pemerintah memiliki kebijakan strategis soal pangan, maka pemerintah akan menjaga harga kebutuhan pangan agar tidak naik, selain memenuhi masalah ketersediannya.
“Ini seolah-olah kalau harga naik saat Ramadhan, Lebaran atau Natal itu diangkat sebagai hal wajar, dan masyarakat hanya bisa pasrah saja. Kalau di negara lain ada pengontrolan harga, tapi kalau kita diserahkan ke market atau pasar,” katanya.
Hendri dapat memaklumi, kenapa pemerintah tidak bisa mengontrol harga pangan, karena cadangan pangan pemerintah hanya sekitar 25 persen saja.
“Bagaimana pemerintah mau menjaga harga pada saat sama hanya memegang cadangan pangan 25 persen, sementara 75 persen lagi beras ditentukan perusahaan impor,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah memberikan anggaran di APBN untuk Bulog dalam memenuhi stok cadangan pangan pemerintah, bukan sebaliknya disuruh cari sendiri pendanaan secara komersil.
“Selama ini banyak kebijakan yang tidak memudahkan Bulog, tidak hanya masalah beras saja, tetapi komoditas yang lain. Ini yang mulai dipikirkan pemerintah, beri anggaran di APBN, bukan harus mencari pendanaan komersil,” katanya.
Hendri meminta pemerintah segera merombak kebijakan pangannya dan menetapkan arah baru kebijakan pangan secara komprehensif.
“Lalu, ada pertanyaan apakah salah kalau pemerintah impor, ya tidak salah karena memang cadangan pangannya tidak ada. Dan saya kira peran Bulog harus ditingkatkan untuk memenuhi cadangan pemerintah agar tidak menjadi pesuruh saja,” pungkasnya.
Ahli Imunologi dan Mikrobilogi Rina Adeline menambahkan, masalah pangan tidak pernah selesai, karena ada permintaan, sehingga suplainya tidak terkontrol.
Padahal saat ini sudah terjadi pergeseran budaya mengenai konsumsi makanan di masyarakat, dari sebelumnya memasak sendiri, sekarang lebih suka mengkonsumsi makanan jadi.
“Jadi berdasarkan sensus kita, terjadi pergesean pengeluaran masyarakat kita, dari budaya memasak sendiri menjadi makan jadi. Itu mencapai 220 ribu orang per kapita. Jika melihat data itu, cadangan pangan pemerintah harusnya cukup,” kata Rina Adeline.
Ia meminta agar masyarakat mulai beralih dalam memenuhi kebutuhan karhidratnya tidak lagi didapatkan dari konsumsi beras, tapi bisa dialihkan ke konsumsi sayuran dan buah-buahan.
“Sayuran dan buah-buahan itu karbohidratnya lebih kompleks, lebih lengkap dibandingkan beras. Ini bisa menjadi edukasi ke masyarakat agar keluarga kita lebih banyak mengkonsumi sayuran dan buah-buahan, daripada beras. Hal ini, saya kira juga bisa menjadi program untuk bargaining ke pemerintah,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan