Nasional

Pemerintah Komitmen Selesaikan Persolan Pengungsian

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam kasus pengungsi atas nama kemanusiaan. Bertempat di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (17/7/2019), Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani memimpin rapat koordinasi lintas instansi membahas permasalahan pengungsi.

Rapat ini merupakan koordinasi lanjutan atas beberapa rangkaian peristiwa terkait, di antaranya demo pengungsi di depan kantor United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) di Kebon Sirih pada 20 Juni 2019, penampungan sementara di gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kalideres, hingga polemik yang timbul akibat kuatnya penolakan dari sekelompok masyarakat atas pertimbangan keamanan dan kenyamanan.

Rapat dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan instansi terkait seperti Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, perwakilan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri.

Sebagai implementasi dari mandat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, masing-masing instansi memaparkan tindakan penanggulangan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kendala yang dihadapi.

Tindakan penanggulangan yang telah dilakukan di antaranya: penunjukan tempat penampungan sementara dan penyediaan kebutuhan dasar oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; pengamanan oleh TNI/POLRI dan SATPOL PP; sosialisasi bagi warga untuk memahami atas nama kemanusiaan oleh Bakesbangpol; koordinasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM dengan organisasi internasional urusan pengungsi, seperti UNHCR dan International Organization for Migration (IOM), dan tindakan-tindakan lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Close
Close