Pemerintah Pastikan Rasio Utang Saat Ini Masih Aman

  • Whatsapp
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir

INDOPOLITIKA.COM – Pemerintah memastikan rasio utang saat ini masih aman, jauh dari batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana defisit APBN masih terjaga kurang dari 3 persen terhadap PDB dan rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Hal itu disampaikan oleh, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir. Ia mengatakan, saat ini (per 2018) PDB Indonesia sebesar Rp13.837,36 triliun.

Berita Lainnya

“Ini menunjukkan kekuatan perekonomian Indonesia untuk menutup total utang Pemerintah yang mencapai 29,8 persen dari PDB,” kata Iskandar di Kementerian Kominfo, Jumat (15/11/2019).

Ia menambahkan, Kekuatan perekonomian Indonesia ditunjukkan pada kinerja di Q3- 2019 yang tumbuh 5,02 persen (yoy). Meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Q2-2019 (5.05 persen) dan Q3-2018 (5.17 persen), namun trennya menunjukkan stabil dan cenderung meningkat.

Hal ini, kata dia disebabkan oleh konsumsi Rumah Tangga (RT) sebagai pendorong utama PDB Indonesia dengan share mencapai 56 persen. Menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, Iskandar menyampaikan, bahwa pemerintah menerapkan sejumlah strategi.

“Bumper atau bantalan ekonomi kita adalah konsumsi domestik yang masih cukup kuat. Dengan mempertahankan konsumsi domestik, maka saya termasuk yakin, Indonesia masih bisa tumbuh 5 persen pada tahun ini,” jelas Iskandar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Iskandar, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat neraca perdagangan.Yakni berupaya meningkatkan produk ekspor dan mendorong industri substitusi impor.

“Untuk itu sejumlah langkah jangka pendek yang dilakukan, adalah Implementasi Mandatori B3o, Gasifikasi Batubara, Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Pembangunan Smelter Untuk Hilirisasi Produk Tambang, Green Refinery Di Plaju Sumatera Selatan, dan Kebijakan Bea Masuk, serta Percepatan Perjanjian Perdagangan (Rcep, I-Eu Cepa, Gsp, Bia Taiwan),” imbuhnya. [rif]

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *