Pemerintah Tegaskan, RUU Cipta Kerja Sejalan Dengan Prinsip Desentralisasi dan Otonomi Daerah

  • Whatsapp
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono

INDOPOLITIKA.COM – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang diajukan Pemerintah kepada DPR-RI pekan lalu telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

“RUU Ciptaker justru disusun berlandaskan semangat desentralisasi. Kita ingin mengatur bahwa setiap layanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian. Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia harus sesuai dengan standar layanan yang telah kita tetapkan,” tegas Susiwijono, di Kantornya, Jakarta Senin (17/02/2020).

Bacaan Lainnya

Susiwijono memastikan RUU Cipta Kerja ini tidak identik dengan sentralisasi kekuasaan dan masih sejalan dengan semangat Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk itu, lanjut dia, Pemerintah Pusat akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan RUU Ciptaker yang mengatur mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Dengan tujuan, agar terdapat standarisasi pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Jadi kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Presiden,” jelas Susiwijono.

Dia pun menjelaskan, konsepsi RUU Ciptaker ini berkaitan dengan semua penerbitan perizinan berusaha akan dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seperti yang biasa dikenal dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem elektronik dilakukan untuk menyesuaikan dengan era digital. “Perizinan berusaha yang terintegrasi dan dilakukan secara elektronik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, 24/7,” terangnya.

Perizinan berbasis elektronik ini pun, sambung Susiwijono, telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi, sesuai Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *