Pemerintah Tolak Sahkan Kepengurusan Moeldoko Cs, Jansen: Semoga Para Pelaku KLB Abal-abal Insyaf  

  • Whatsapp
Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon.

INDOPOLITIKA.COM – Keputusan pemerintah menolak pengesahan Demokrat Moeldoko versi KLB pada Rabu, (31/3/2021) disambut sukacita kubu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka menyampaikan terimakasih kepada pemerintah yang sudah menunjukan keadilan terhadap Demokrat.

“Terimakasih kepada Pemerintah yang telah berdiri dan bersandar diatas hukum,” ungkap Wakil Sekjen Demokrat, Jansen Sitindaon, melalui akun Twitternya, dilihat Rabu (31/3/2021).

Berita Lainnya

Menurut Jansen, kebutuhan politik terkadang berubah menjadi kesalahan politik. Dan menurutnya, itulah yang terjadi pada Moeldoko Cs. Karena itu, Jansen berharap para pelaku KLB, terutama kepada para politisi senior menyadari kesalahan mereka.

“Semoga bapak & seluruh senior-senior kami para pelaku KLB abal-abal yang salah jalan, insyaf menyadari kesalahan,” imbuhnya.

Ucapan terimakasih juga disampaikan politisi senior Demokrat, Benny K Harman. “Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Yth Bapak Presiden, Menkopolhukam, dan Menkumham atas sikap tegasnya menolak Pengurus Demokrat Hasil KLB. Untuk Partai Demokrat dan utamanya untuk tegaknya demokrasi dan kedaulatan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan menolak pengesahan KLB Demokrat kubu Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna dalam keterangannya.

Menurut Yasonna, berdasarkan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC. Selain itu pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada. [ind]

 

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *