Pemerintah Wajibkan Sertifikasi Perkawinan untuk Tekan Angka Perceraian

  • Whatsapp
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

INDOPOLITIKA.COM – Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Efendi menyebut sertifikasi perkawinan merupakan program pembelajaran pranikah. Program ini akan memastikan calon pengantin telah cukup pengetahuan dan pemahaman tentang berumahtangga.

“Misalnya dia harus dibekali juga tentang ekonomi keluarga atau ekonomi kerumahtanggaan. Kemudian masalah kesehatan, kesehatan reproduksi terutama agar bisa menyiapkan anak-anak yang nanti akan menjadi generasi penerus bangsa ini harus lebih berkualitas. Itu saja,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Berita Lainnya

Sertifikasi Perkawinan ini rencananya akan mulai diterapkan pada 2020 di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua pasangan. Menurutnya, secara tidak langsung program ini akan dapat menekan angka perceraian.

“Maksud saya sertifikat itu harus dipastikan bahwa setiap calon pasangan pengantin muda, dia memang sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sangat cukup tentang itu sebelum dia menikah. Termasuk ini untuk menekan angka perceraian segala itu lho,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa hal ini sudah dipratikkan Gereja Katholik. Selain itu Komunitas Keagamaan di NU dan Muhammadiyah juga sudah melakukan hal serupa.

“Iya (seperti di Katholik). Saya kemarin memang melihat dan tanya-tanya beberapa praktiknya. Itu sebetulnya tidak hanya Katolik, komunitas tertentu seperti Muhammadiyah dan NU juga sudah melakukan. Tapi ini mau saya harus lebih masif, berlaku sifatnya harus wajib,” paparnya.

Terkait ada atau tidaknya sertifikat, Muhadjir menilai hal tersebut merupakan masalah teknis. Namun dia memastikan pendidikan pranikah akan tetap dilakukan. “Mestinya gratis,” pungkasnya. [rif]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *