Pemkot Madiun Ancam ‘Putus’ BPJS, Jika Tunggakan Tak Segera Dilunasi

  • Whatsapp
Walikota Madiun Maidi

INDOPOLITIKA.COM – Pemkot Mediun mengisyaratkan penghentian pembayaran premi ke BPJS Kesehatan. Jika tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu tak dilunasi bulan depan.

“Stop premi bulan depan. MoU tidak usah dilanjutkan jika tunggakan tidak segera dicairkan. Itu perintah saya’’ kata Wali Kota Madiun Maidi, Selasa (22/10).

Baca Juga:

Sikap wali kota untuk ’’menceraikan’’ BPJS Kesehatan tegas. Pertama, menghentikan setoran iuran premi ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,8 miliar per bulan. Artinya, pemkot tidak bakal melanjutkan memorandum of understanding (MoU) yang tertuang dalam kerja sama universal health coverage (UHC). Bulan depan, MoU itu diperkirakan berakhir. “Pemkot mengalami kesulitan dengan kondisi ini,’’ kata Maidi.

Maidi faham, bahwa langkahnya berisiko melanggar hukum. Sebab, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional. Namun, membiarkan problem tunggakan ini berlarut juga melabrak undang-undang karena menyulitkan masyarakat. Maidi siap menanggung konsekuensi. “Biarlah kalau saya dipanggil pemerintah pusat. Justru saya akan sampaikan permasalahan ini,’’ tegasnya.

Langkah Kedua, jika sampai akhir tahun ini belum terbayar, maka RSUD Kota Madiun hanya melayani warga kota setempat. Pasien luar daerah bakal dirujuk RSUD Soedono. Untuk mengurangi biaya operasional rumah sakit milik pemkot. “Saya tidak ingin pelayanan dikurangi. Tapi, jika kondisinya seperti ini, uang untuk beli obat dari mana? Masak dokter diganti dukun dan obatnya diganti jamu?’’ tukasnya.

Langkah terakhir yang menjadi hal terburuk yakni pembatasan layanan. Jika keuangan rumah sakit tidak sanggup lagi menopang seluruh biaya operasional. “Rumah sakit dipastikan kolaps jika tunggakan puluhan miliar itu tak segera dicairkan,’’ ujarnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur, Handaryo, belum dapat memberikan solusi pasti. Setelah tawaran supply chain financing (SCF) dimentahkan, Handaryo memberikan saran agar pemkot menggunakan anggaran darurat untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan BPJS Kesehatan ini. “Kebijakan Pak Wali dengan menghentikan premi bakal menjadi perhatian semua pihak,’’ katanya.

Defisit keuangan BPJS Kesehatan telah terbaca sejak beroperasi pertama kali. Apalagi BPJS Kesehatan Cabang Madiun harus mengalirkan sedikitnya Rp 200 miliar setiap bulannya ke rumah sakit. Tak sebanding dengan pemasukan yang berada di kisaran Rp 50 miliar. “Kepastian kapan dananya cair kami belum tahu persis karena yang menentukan pusat,’’ ungkap Handaryo.

Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, langsung menolak tawaran menggunakan anggaran darurat tersebut. Bukan tanpa alasan. Sebab, BPJS Kesehatan tidak dapat menjanjikan kesanggupan pelunasan tunggakan. Apalagi, seluruh penggunaan anggaran tersebut seikat dengan RAPBD 2020 yang waktu pembahasannya semakin mepet. ‘’BPJS Kesehatan belum dapat menjanjikan kapan itu bisa dicairkan,’’ timpal Rusdiyanto. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *