Pemprov DKI Copot Dirut Baru Transjakarta Karena Statusnya Terpidana

  • Whatsapp
Donny Andy S. Saragih

INDOPOLITIKA.COM – Setelah terjadi polemik penunjukan Donny Andy S. Saragih sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Pemprov DKI akhirnya membatalkan penunjukan tersebut.

Keputusan itu diambil melalui mekanisme keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Transjakarta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca juga:

“Pembatalan ini dilakukan karena Donny Saragih, yang selama ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (2017-2022), terbukti telah menyatakan hal yang tidak benar untuk kepentingannya dalam mengikuti proses seleksi sebagai direksi BUMD.” Bunyi rilis Pemprov DKI yang diterima redaksi Indopolitika, Senin (27/1/2020).

Menurut rilis tersebut, Walaupun Donny Saragih telah mengikuti Uji Kompetensi dan Keahlian dan lolos untuk posisi direksi di BUMD Pemprov DKI Jakarta, namun pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan bahwa tidak pernah dihukum (butir 2 Surat Pernyataan) ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

BP BUMD menerima laporan tentang status hukum Donny Saragih pada Sabtu (25/1/ 2020), kemudian melakukan verifikasi dan terbukti laporan tersebut benar. Pada Senin pagi, (27/1/2020), langsung dilakukan keputusan pembatalan keputusan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 23 Januari 2020.

Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari pelaksanaan tugas BP BUMD sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap BUMD.

Sebelumnya, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Donny Andy Saragih menjadi Direktur Utama Baru PT Transportasi (TransJakarta) dinilai kesalahan besar. Hal itu mengingat status Donny saat ini adalalah terpidana kasus penipuan.

Donny diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkawa 490/Pid.B/2018/PN Jkt.PSt.  tidak sendirian, Donny bersama Poman Tambunan dituntut melakukan penipuan berlanjut sesuai pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ombudsman Minta Anies Lakukan Peninjauan Ulang Pengangkatan Dirut Baru TransJakartaAnies Dituduh Nebeng di Acara Pembagian Telur, Lions Club Berikan KlarifikasiMalam-malam, Anies Turun Langsung Tangani Banjir di Underpass Kemayoran

Kemudian, Pengadilan memutuskan Donny dan Andi bersalah dan memvonis keduanya penjara satu tahun dan tetap menjadi tahanan kota pada 15 Agustus 2018.

Kecewa dengan putusan PN Jakarta Pusat, Donny dan Andi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sayangnya kasasi Donny dan Andi ditolak oleh MA. Dalam putusan kasasi nomor 100 K/PID/2019 tanggal 12 Februari 2019 lalu, MA justru menambahkan hukuman Donny dan Andi menjadi dua  tahun penjara. [rif]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *