Pemprov Jatim Alokasikan 35 Persen APBD Untuk Pendidikan dan Kesehatan

  • Whatsapp
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (25/10).

INDOPOLITIKA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan 35 persen Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan. Besarnya alokasi di kedua sektor tersebut guna mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Daya Saing Jawa Timur.

“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pemerintah pusat,  fokusnya adalah peningkatan kualitas SDM, sejalan dengan itu  RKPD provinsi Jatim   juga mendorong peningkatan kualitas SDM  untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing,” ungkap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai  menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (25/10).

Baca Juga:

Dalam RAPBD Provinsi Jatim Tahun 2020, lanjut Khofifah, sektor pendidikan mendapat kucuran anggaran sejumlah Rp7,18 triliun, sedangkan sektor kesehatan senilai Rp4,38 Triliun. Sementara total RAPBD Provinsi Jatim mencapai Rp33,7 triliun.

Khofifah mengatakan, dengan jumlah anggaran tersebut diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah di Jawa Timur yang tidak dapat mengakses pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan modal utama bagi Jawa Timur  dalam menghadapi bonus demografi yabg kebetulan Jatim lebih awal mendapatkan bonus demografi dimaksud.

“Indonesia dan  Jawa Timur khususnya membutuhkan SDM yang kompetitif  jika ingin Maju dan Unggul. Tidak ada artinya Sumber Daya Alam melimpah kalau tidak didukung SDM yang bagus dan mumpuni. Jawa Timur harus ikut ambil bagian dan peran dalam mempersiapkan itu,” tuturnya.

Masih di sektor pendidikan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk 20 SMK guna melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diarahkan untuk pelaksanaan program Jatim Cerdas.

Prioritas utamanya untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di SMA, SMK dan PK-PLK, serta untuk peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *