INDOPOLITIKA – Kontroversi terkait penampilan grup dangdut Trio Serigala dalam sebuah acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah, telah memicu respons keras dari masyarakat, khususnya warganet di wilayah Pantura.
Penampilan bernuansa erotis dari Trio Serigala yang berlangsung di area Pendopo Kabupaten Pati dinilai tidak pantas karena berlangsung dalam acara yang bersifat formal dan diadakan oleh institusi pemerintahan.
Reaksi publik terhadap penampilan tersebut sangat negatif, dengan banyak pihak menyuarakan kekecewaannya melalui media sosial.
Mayoritas menilai bahwa pertunjukan tersebut tidak mencerminkan etika yang semestinya dijaga dalam forum resmi pemerintahan, terlebih lagi acara tersebut digelar di lingkungan yang selama ini dikenal sakral dan simbolis bagi pemerintahan daerah.
Menanggapi insiden tersebut, Bupati Pati, Sudewo, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan menegaskan bahwa pertunjukan yang demikian tidak seharusnya terjadi dalam lingkup kegiatan pemerintahan.
Ia juga mengaku terkejut atas kejadian tersebut dan telah mengambil langkah tegas dengan memberikan teguran langsung kepada pihak manajemen dan para artis yang terlibat.
“Iya, saya minta maaf atas atraksi yang dilakukan tiga Serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu,” ujar Sudewo dalam keterangan tertulis yang diterima media pada Selasa (17/6/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa bentuk hiburan seperti itu tidak layak ditampilkan di area Pendopo yang merupakan pusat kegiatan resmi pemerintahan daerah.
“Itu memang tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya, pasnya di luar Pendopo Kabupaten. Dengan kejadian ini, saya minta maaf,” tambahnya.
Sudewo juga menyampaikan bahwa kejadian tersebut menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi dirinya serta jajaran pemerintah daerah.
Ia menganggap peristiwa ini sebagai bagian dari proses introspeksi yang akan menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki penyelenggaraan acara publik ke depan.
Menurutnya, hal semacam ini harus dijadikan momentum untuk menata kembali standar etika dan kesesuaian konten hiburan dalam kegiatan pemerintahan.(Hny)
Tinggalkan Balasan