Pemerintahan

Penanganan Narkoba Butuh Keterpaduan Lintas Instansi

DENPASAR – Keterpaduan gerak di antara berbagai instansi penegakan hukum dalam penanganan masalah narkoba sangat dibutuhkan. Hal ini disimpulkan dari kunjungan verifikasi lapangan tim Kedeputian V Kantor Staf Presiden berkaitan dengan penanganan masalah narkoba, pada 26-29 September 2018 di Bali.

Pada kesempatan itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menekankan, pemberantasan narkoba merupakan bagian dari pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2018 yang mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba.

“Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu arah kebijakan prioritas nasional politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Arah kebijakan prioritas nasional politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, salah satunya adalah meningkatkan stabilitas politik dan keamanan melalui peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba,” kata Jaleswari.

Jaleswari menerangkan, pilihan untuk melihat penanganan masalah narkoba di Bali didasarkan pada hasil rapat-rapat monitoring program prioritas nasional sektor keamanan oleh KSP dengan Badan Nasional Narkotika, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, dan Mabes Polri. Maka diputuskan lima instansi tujuan yaitu Kanwil Bea Cukai Bali, Kepolisian Daerah Bali, BNN Provinsi Bali, Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Kerobokan Bali, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Karangasem Bali. Tim KSP yang melaksanakan verifikasi lapangan ini yakni Theofransus Litaay, Ratna Dasahasta, Vivekananda Hasibuan dan Fajrimei Ghofar.

Dari kunjungan verifikasi lapangan tim Kedeputian V KSP ke Bali ditemukan bahwa dibutuhkan keterpaduan gerak di antara berbagai instansi penegakan hukum dalam penanganan masalah narkoba, khususnya BNN Provinsi atau BNNP, Kanwil Bea Cukai Bali, Kepolisian RI Daerah Bali, Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Kerobokan, Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Karangasem, dan para pakar.

“Peran BNN Provinsi perlu diperkuat dengan dukungan anggaran, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup,” kata Kepala BNN Provinsi Bali Brigadir Jenderal Polisi I Putu Gede Suastawa di Denpasar.

Putu Suastawa menjelaskan, secara kelembagaan, struktur BNN provinsi telah semakin lengkap dengan terbentuknya BNN Kabupaten dan Kota, selanjutnya diperlukan dukungan anggaran, teknologi dan SDM termasuk fasilitas laboratorium. Koordinasi lintas kelembagaan sejauh ini telah berjalan dengan baik sehingga beberapa keterbatasan bisa diatasi.

Pengawasan Bandara, Pelabuhan, Polda dan Lapas

ba5Khusus untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, pengawasan yang cukup ketat di perbatasan maupun di pintu masuk negara (bandara dan pelabuhan) dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh Ditjen Bea Cukai. Kanwil Bea Cukai Bali aktif melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam wilayah kerja yang meliputi tiga provinsi yaitu Bali, NTB, NTT. Demikian penjelasan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali dan Nusa Tenggara Syarif Hidayat di Denpasar saat menerima tim KSP.

Menurut Hidayat, pengawasan dilakukan di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara (khususnya di NTT). Bali telah menjadi salah satu target penyelundupan narkoba internasional.

“Kami telah memiliki pengalaman menghadapi berbagai taktik penyelundupan narkoba baik sindikat nasional maupun internasional. Salah satu taktik penyelundupan narkoba adalah melalui modus penyelundupan narkoba melalui jasa pos atau kargo untuk mempersulit penangkapan,” ungkapnya. Namun aparat keamanan khususnya Kepolisian RI Daerah Bali telah mengantisipasi berbagai jenis strategi tersebut.

Untuk menunjang pengawasan dan mendukung tugas, Ditjen Bea Cukai membangun fasilitas laboratorium narkoba yang modern di Bali dan dapat membantu secara lintas instansi. Laboratorium yang baru diresmikan ini memiliki teknologi untuk mencegah penyelundupan narkoba walaupun disamarkan dalam benda lain.

Polda Bali aktif melakukan penegakan hukum. Hampir setiap minggu ada kasus baru yang ditemukan. Dalam minggu saat berlangsungnya verlap KSP, telah dilakukan penangkapan di bandara Ngurah Rai terhadap seorang warga negara Malaysia yang masuk tanpa membawa narkoba namun teridentifikasi sebelumnya pernah lolos dari kejaran aparat keamanan beberapa bulan lalu

ba4Menurut Dirresnarkoba Polda Bali Komisaris Besar Polisi Gunarso, “Pemberantasan narkoba saat ini semakin tegas karena kepemimpinan Kapolda Bali Inspektur Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose yang tegas terhadap sindikat dan kejahatan terorganisir”.

Petrus Golose dianggap tidak takut dengan organisasi preman, di maan selama ini premanisme di Bali dilakukan secara berkelompok. “Sekarang ini kelompok-kelompok tersebut sudah bisa diatasi,” tegas Gunarso.

Salah satu wilayah yang perlu diperkuat program anti narkoba adalah lembaga pemasyarakatan.  Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan Bali Tonny Nainggolan menyatakan, peningkatan dalam pengelolaan Lapas dan pemberantasan narkoba menjadi dua hal yang berjalan beriringan.

Dijelaskan oleh Nainggolan bahwa secara fisik Lapas Kerobokan sudah perlu untuk diperbaiki dan diperluas, karena kebutuhan daya tampung Lapas yang lebih besar.

Pengamatan tim KSP menunjukkan bahwa kondisi over crowding Lapas Kerobokan sangat kronis. Jumlah warga binaan 500 persen lebih besar daripada kapasitas normal lapas karena terdapat 1562 lebih warga di tempat yang dimaksudkan untuk dihuni 380 warga binaan.

Menurut Nainggolan, di Lapas Kerobokan terdapat narapidana berjumlah 915, jumlah tahanan 647, 12 anak di LPKA. Total 1562 orang, serta terdapat 73 WNA. Tindak pidana yang terbanyak dilakukan oleh penghuni lapas sebelum ditahan adalah narkoba.

ba3Nainggolan menjelaskan bahwa sebagai pengawasan terhadap Lapas Kerobokan dilakukan secara ketat. Dari pengawasan yang dilakukan Lapas dapat ditemukan usaha penyelundupan narkoba atau HP ke dalam Lapas. “Ada berbagai modus yang digunakan untuk menyelundupkan Setidaknya setiap bulan ada temuan kami. Modusnya bermacam-macam. Semuanya kita pelajari dan siapkan antisipasinya,” kata Nainggolan.

“Kondisi lapas lainnya yang membutuhkan penanganan adalah Lapas Klas II.B Karangasem, yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi,” kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ratna Dasahasta.

Kepala Lapas Karangasem Rochkidam menerangkan, Lapas Karangasem agak sedikit kelebihan tetapi tidak over crowding. “Jumlah narapidana dan tahanan 184 orang terdiri dari 171 laki-laki dan 13 perempuan. Sedangkan kapasitas Lapas adalah 157 orang”.

Kondisi yang tidak over crowding menyebabkan Lapas mudah diawasi sehingga tidak ada penyelundupan narkoba kedalamnya.  Rochkidam menjelaskan kepada tim KSP bahwa Lapas Karangasem mengalami kerusakan pada beberapa bagian gedungnya sehingga ada yang tidak bisa digunakan karena membahayakan warga binaan.

Anggota tim ahli BNNP Bali Dr. dr. Made Nyandra, Sp.KJ, menyampaikan bahwa perubahan sikap individu menjadi basis untuk mencegah perluasan penyalahgunaan narkoba di Bali.” Sebagai salah satu dari tiga pakar psikiatrik adiksi narkoba di Bali, Nyandra menjelaskan bahwa adiksi tertinggi ada pada pekerja di sektor pariwisata khususnya yang terkait hiburan malam, karena dalam meng-entertain diikuti dengan penggunaan narkoba mengikuti yang dipakai oleh tamunya.

“Padahal, jika saja sang pekerja bisa mengendalikan diri sehingga bisa bekerja tanpa perlu menggunakan narkoba maka masalah ini bisa diatasi,” jelasnya.

Untuk itu Nyandra menyarankan agar penanganan perlu dilakukan secara ilmiah juga dan para tenaga kesehatan perlu memahami kekhususan ini. Karena itulah, dibuka program studi kesehatan masyarakat dengan fokus pada adiksi narkoba.

“Program di Bali ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Hasil kerjasama dengan BNN baik Pusat maupun Provinsi,” kata Made Nyandra.

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close