Pencegahan Korupsi Dimulai dari Regulasi, Tiga Pengamat Setuju Satu Tidak

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM– Tiga orang pengamat menyatakan setuju bahwa pencegahan korupsi dimulai dari regulasi, dan satu diantaranya menyatakan menolak, ketika masing-masing pengamat tersebut dikonfirmasi oleh Indopolitika.com, pada Senin (09/12/2019).

Seperti, pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Ia mengatakan bahwa pencegahan korupsi dimulai dari regulasi harus dilakukan.

Berita Lainnya

“Harus, mulai dari membenahi sistem politik, budaya politik, regulasi, dan serius melakukan penegakan. Tanpa itu semua jargon cegah korupsi hanya basa-basi,” kata Adi.

Kemudian, pengamat Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, regulasi adalah penanda keberadaan negara hadir dalam proses pencegahan korupsi.

“Tentu saja, regulasi adalah penanda keberadaan negara hadir dalam proses pencegahan korupsi. Lebih lagi harus ada dukungan pendidikan anti korupsi sedini mungkin, agar proses jangka panjang anti korupsi dapat mengakar,” ucap Dedi.

Lantaran menurut Dedi, korupsi sebagai ultimate crime atau kejahatan luar biasa, seharusnya memiliki regulasi yang juga luar biasa, tidak dapat hanya disetarakan dengan hukum lainnya.

“Dimulai dengan membuat kebijakan di mana Presiden tidak memiliki kewenangan memberikan grasi pada koruptor,” tegasnya.

Berikutnya yakni, Adib Miftahul, Analis Kebijalan Publik dan Politik Universitas Islam Syekh Yusuf. Menurutnya, pencegahan korupsi fimulai dari regulasi sangat diperlukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *