JAKARTA, INDOPOLITIKA – Ketua Umum Partai Golkar petahana Airlangga Hartarto dinilai perlu khawatir posisinya terancam pada Musyawarah Nasional.
Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Budiarti melihat, persoalan turunnya kursi partai Golkar di Pemilu 2019, bukan satu-satunya rintangan bagi Airlangga.
Aisah memandang, kasus korupsi PLTU Riau-1 yang menyeret dua politikus Golkar Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih bisa menjadi ganjalan petahana. Sebab, nama Airlangga pernah disebut Eni terlibat. KPK pun pernah menyatakan membuka peluang memeriksa Menperin itu.
“Selain itu, kasus PLTU Riau, jika ini dilanjutkan oleh KPK juga bisa menjadi batu ganjalan bagi Airlangga dalam proses pemilu internal Golkar nanti,” kata Aisah kepada wartawan, Senin (29/7/2019).
Kasus itu menjadi ganjalan bagi Airlangga apabila namanya terus terseret. Sebab, saat Airlangga menggantikan Setya Novanto yang terjerat korupsi e-KTP, dia berkomitmen membawa jargon Golkar bersih.
“Saya sampaikan bisa jadi batu ganjalan, karena jika Airlangga kemudian dipanggil atau terkait dengan kasus ini, maka bisa bertolak belakang dengan image partai yang masih harus dibangun,” jelas Aisah.
Golkar, menurut Aisah memiliki pekerjaan rumah berat. Airlangga dinilai harus bisa membersihkan image partai dari masalah korupsi.
“Bersih dari korupsi pascakasus Setya Novanto dan banyak kadernya yang tertangkap korupsi,” ucapnya.
Sementara, Aisah melihat peluang Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo di Munas cukup memiliki kans tinggi. Menurutnya sinyal dukungan Istana lebih kencang kepada Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet itu saat bertemu Presiden Joko Widodo.
“Dari segi simbol politik, pertemuan dengan Bamsoet beberapa waktu lalu bisa menjadi sinyal kecenderungan dukungan Jokowi pada Bamsoet. Namun, tentunya kita tidak bisa memastikan hal tersebut, karena proses menuju munas masih panjang,” jelas Aisah.
Tinggalkan Balasan