Penerimaan CPNS Sebelumnya Banyak Masalah, Ini Saran Perbaikan dari Ombudsman

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Anggota Ombudsman RI, Laoede Ida menyampaikan beberapa temuan hasil pengawasan CPNS tahun lalu yang sering dilaporkan masyarakat. Mengantisipasi hal serupa, Ombudsman mengharapkan agar kementerian, lembaga atau pemerintahan terkait lebih mengantisipasi potensi masalah dan penanganan CPNS 2019 ini.

Dengan jumlah alokasi formasi sebanyak 197.111 Kementerian/Lembaga dan 461 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka laporan atau pengaduan berpotensi semakin banyak dari tahun sebelumnya. “Oleh karena itu, penting bagi instansi yang membuka formasinya (CPNS, red) untuk memastikan ketersediaan help desk pengaduan khusus CPNS dan efektifitas fungsinya,” kata Laode Ida di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Baca Juga:

Lebih lanjut Laode Ida menyampaikan, bahwa help desk jangan dibuat hanya untuk formalitas, tetapi harus difungsikan serta dikelola secara profesional dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Dipastikan terlebih dahulu kesiapan dari help desk setiap instansi yang membuat formasi. Jika diketahui bahwa help desk tidak siap, maka batalkan saja,” tegasnya.

Temuan Masalah Penerimaan CPNS Sebelumnya

Beberapa permasalahan umum yang menjadi hasil pantauan Tim Ombudsman sebelumnya yaitu, terkait persyaratan yang membingungkan. “Misalnya terkait syarat pendaftaran, tanggal lahir, akreditas yang digunakan dan lain-lain,” ujarnya.

Kedua kata Laode, persyaratan akreditasi. Terdapat Unviversitas yang sudah mengajukan Visitasi Akreditasu ke BAN-PT, namun kata dia, proses dari BAN-PT yang relatif lama sehingga terdapat lulusan dengan izajah yang tidak terakreditasi. “Nah yang ketiga, permasalahan pengiriman berkas ke instansi penyelenggara. Apabila sudah di scan dan di upload ke SSCN, lalu bdrkas dikriim ke instansi penyelenggara. Tahapan ini mubazir, karena dokumen tersebut seharusnya cukup di scan dan dilakukan verivikasi berdasarkan hasil scan,” bebernya.

Kemudian kata dia, terkait pelamar tidak dapat mencetak kartu ujian dan terakhir soal ketidak sesuaian antara NIK dan KK peserta CPNS.

Selain itu, Laode menambahkan, pada tahun ini, terdapat ketentuan baru yang bekum ada pada tahun sebelumnya. Pembukaan CPNS 2019, pemerintah mengakomodir peserta CPNS tahun 2018 yang memenuhi passing grade, namun dinyatakan tidak lulus pada tahap akhir (P1/Tidak Lulus).

Bagi P1 kata dia, dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada tahun 2018 untuk digunakan sebagai hasil nilai 2019 dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalan peraturan Kemen PANRB nomor 23 tahub 2019. “Memperhatikan ketentuan baru tersebut, kami meminta Kemen PAN-RB bersama BKN memastikan kesiapan sistem termasuk sosialisasi ketentuan terkait kepada masyarakat secara massif. Jangan sampai justru membingungkan masyarakat,” tandasnya.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *