Pengacara Wawan Anggap Dakwaan Jaksa KPK Aneh, Pertanyakan Predicate crime Dugaan TPPU

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pengacara terdakwa kasus dugaan TPPU Tubagus Chaeri Wardana, Maqdir Ismail merasa ada yang aneh dengan dakwaan jaksa KPK terhadap klienya. Selain aneh, dia juga mempertanyakan predikat crime kasus yang menjerat Wawan itu di mana?

Demikian hal itu terlontar dari statement Maqdir usai sidang dugaan TPPU Wawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, (31/10/2019).

Baca Juga:

“Predikat crime-nya itu tadi, hanya pengadaan di Banten dan Tangsel yaitu tahun 2012. Nah, sementara harta yang disita itu mulai dari 2005, bahkan 2002, 2003. Pertanyaannya, dimana predikat crime-nya? Itulah yang menjadi persoalan pokok, itu yang akam kami persoalkan,” kata Maqdir.

Lanjut dia, jaksa dalam dakwaannya hanya mengungkapkan sejumlah keuntungan yang seolah-olah semua itu didapatkan Wawan dari tindak pidana korupsi. “Ini kan, yang enggak benar,” ketusnya.

Pertanyaan lainya, terkait pinjaman Wawan pada bank yang masuk dalam dakwaan jaksa KPK sebagai pencucian uang. “Pinjaman kepada bank, kok, jadi objek TPPU? Bagaimana bisa seperti itu?,” tanya Maqdir lagi.

Tak hanya itu, tim penasihat hukum juga akan mencermati lebih lanjut soal mobil mewah yang diperuntukkan pada aktris seperti Catherine Wilson, Jeniffer Dunn, Rebecca Soejatie Reijman, Aimah Mawaddah Warahmah alias Aima Diaz hingga Reni Yuliana.

Maqdir mengatakan harus ada kesesuaian antara hasil kejahatan pencucian uang atau bukan sehingga jaksa seharusnya menunjukan hal itu.

“Apakah harta yang lain itu termasuk mobil apakah dari hasil kejahatan ini atau bukan? Itu, kan, mesti ditunjukkan,” kata Maqdir.

Persoalan itu akan disampaikan penasihat hukum pada nota keberatan atau eksepsi yang rencananya akan dibacakan pada persidangan dua pekan ke depan.

Sebelumnya, jaksa KPk menyatakan bahwa perbuatan Wawan dilakukan bersama-sama dengan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah selaku kakak kandungnya.

Menurut jaksa, terdakwa Wawan melakukan pencucian uang dengan cara menempatkan atau mentransfer sejumlah uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi pada rekening atas nama sendiri, orang lain, perusahaannya, maupun perusahaan yang dikendalikannya, dilakukan selama kurun waktu 2005—2010 serta 2010—2019.{asa}

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *