Pengamat: Anggota DPR Yang Belum Menyerahkan LHKPN Tidak Perlu Dilantik

  • Whatsapp

‎INDOPOLITIKA – dari 575 anggota DPR RI, sebanyak 85 anggota belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menanggapi data tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, KPU berwenang untuk tidak melantik para anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN.

Baca Juga:

“Sebetulnya, KPU punya kewenangan untuk tidak melantik atau menetapkan mereka yang belum menyelesaikan unsur administratif. LHKPN itu unsur administratif, baik sebelum maupun setelah terpilih,” kata Ray saat menghadiri diskusi terkait seleksi capim KPK di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).

Seharusnya, sambung Ray, pelaporan LHKPN menjadi catatan penting untuk KPU kedepannya. Jika ada anggota DPR yang sudah dilantik namun belum menyerahkan LHKPN, itu akan menyulitkan untuk memberi sanksi.

“Nah susahnya sesudah terpilih ini, tidak lagi ke KPU, tapi ke KPK. Tapi KPK tidak punya alat hukum, pemberi sanksi, kecuali sanksi moral,” ucapnya.

Karena itu, Ray memberikan catatan ke KPU kedepannya agar tidak lagi melantik para anggota dewan yang belum menyerahkan LHKPN‎ ke KPK.

“Nah maka dari itu, kedepannya yang berhak dilantik, meski tidak dicabut. Tapi soal dilantik, harusnya mereka yang LHKPNnya sudah selesai, ‎atau lengkap administrasinya,” katanya. (rma)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *