Pengamat: Jokowi Harus Dengarkan Keberatan Publik Terkait RUU Omnibus Law

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pengamat politik Veri Muhlis Arifuzzaman menyarankan agar Presiden Jokowi bekerja seserius mungkin dalam menjalankan rencana pembuatan omnibus law. Hal itu penting mengingat Jokowi adalah tokoh yang diharapkan banyak pihak menjadi lokomotif demokrasi, menjalankan reformasi di segala bidang dan menjadi benteng pertahanan bagi munculnya pemerintahan otoriter atau orba jilid 2.

Dalam kaitan itu, Veri menyarankan Presiden untuk memperhatikan dan mendengarkan secara seksama berbagai keberatan publik atas rancangan omnibus law yang sedang digarap pemerintah dan secara serius menangkap substansi gerakan penolakan omnibus law itu.

Bacaan Lainnya

“Isu negatif yang berkembang di masyarakat terkait omnibus law ini adalah adanya klausul yang menyatakan Presiden bisa mengubah dan membuat aturan yang setara dengan undang-undang. Hal mana memunculkan tuduhan Presiden mengambil semua jalur kekuasaan, termasuk kekuasaan membuat legislatif dan yudikatif. Jika isu ini tak segera dijawab, saya kira popularitas Jokowi sebagai tokoh pro demokrasi akan runtuh,” ujarnya saat dihubungi redaksi indopolitika.com, Senin, (17/1/2020).

Masih menurut Veri, isu lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan Presiden adalah soal preferensi. “Untuk siapa omnibus law ini dibuat? Itu karena santer dikalangan aktivis hukum adanya penumpang gelap yang memanfaatkan omnibus law ini untuk kepentingan bisnis mereka,” demikian tambahnya.

Veri lantas menyebutkan Pasal 170 dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap cukup kontroversial.

  1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini.
  2. Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  3. Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana di maksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Banyak kontroversi yang terjadi dalam RUU ini, salah satunya adalah tidak adanya perlindungan terhadap tenaga kerja dan hanya berorientasi pada bisnis. Dalam RUU tersebut juga terdapat salah satu pasal yang dihapus, yakni upah minimal pekerja seperti dijelaskan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tutupnya.[asa]

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *