Larang Eks Koruptor Nyalon Pilkada, Pengamat: KPU Buat Undang-undang Dong

  • Whatsapp
Emrus Sihombing

INDOPOLITIKA.COM – Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan koruptor maju sebagai calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Emrus meminta melalui tim biro hukum KPU untuk membuat konsep berupa produk Undang-undang yang nantinya dapat diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga:

“Tolonglah kepada biro hukum di KPU itu, untuk membuat konsep [Undang-undang, red], jangan cuma sekedar berbicara idealis di depan publik,” katanya saat dihubungi Indopolitika.com, Rabu (6/11/2019).

Nantinya, kalau KPU sudah melakukan hal demikian, diakui Emrus, tak akan muncul lagi kegaduhan di ruang publik. “lebih konkret gitu lho,” tegasnya

Namun, jika konsep Undang-undang yang sudah ditawarkan KPU itu tidak dapat diterima di DPR, Emrus menambahkan, maka rakyat dapat menilai sendiri integritas DPR periode saat ini.

“Ya tentunya, publik dapat menilai sendiri, artinya DPR pro terhadap mantan koruptor untuk maju di Pilkada,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, KPU bersikukuh melarang mantan koruptor maju di dalam Pilkada 2020, meskipun aturan itu nantinya tidak tercantum di dalam revisi Undang-Undang Pilkada

“Berdasarkan keputusan rapat pleno KPU, KPU tetap akan mencantumkan dalam norma PKPU bahwa calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah itu harus memenuhi syarat,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). “Salah satu syaratnya adalah bukan mantan narapidana korupsi. Itu sikap pandangan KPU,” sambung dia.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *