Pilgub Sumsel 2018

Pengamat: Menghalangi Orang Untuk Diusung Parpol Dalam Pilkada Adalah Pelanggaran UU

Palembang – Beberapa waktu menjelang pendaftaran peserta pilkada ke KPUD Sumatera Selatan, nuansa tegang dan panik tampak terlihat ke permukaan. Beberapa kandidat yang berniat mencalonkan diri sebagai peserta pilkada mulai dilanda resah, galau. Hal demikian terjadi karena waktu yang tersisa untuk pendaftaran tinggal beberapa hari, sementara persyaratan pendaftaran belum terpenuhi. Ada kandidat yang belum punya pasangan calon. Ada yang belum punya pegang SK pengusungan dari pimpinan pusat partai, ada juga yang belum punya pasangan sekaligus belum punya partai pengusungnya. Mungkin karena desakan waktu dan kepanikan itulah, akhirnya cara-cara kurang etis dilakukan. Salah satunya dengan mendesak partai politik untuk tidak mengusung figur tertentu.

Adalah segelintir orang yang mengatasnamakan Aliansi Muda Sriwijaya sengaja datang dari Palembang berunjuk rasa di kantor DPP PKS di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kamis (14-12-2017) siang. Entah kandidat atau simpatisan kandidat mana yang mendanai, tetapi kedatangan mereka adalah untuk meminta partai menolak pencalonan Herman Deru – Mawardi Yahya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dalam Pilkada 2018.

Menanggapi hal tersebut pengamat hukum dan politik Imam Fachruddin, SH dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Advokasi Politik Indonesia (LBH API) mengirimkan rilis ke media massa yang intinya menyatakan, tindakan menghalang-halangi hak untuk dipilih dan memilih adalah pelanggaran undang-undang. Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak warga negara adalah hak turut serta dalam pemerintahan.

“Pada hak ini, secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warganya untuk ikut serta dalam pemerintahan yakni adanya hak politik, meliputi hak memilih dan dipilih. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu. Ketentuan mengenai ini, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945,” demikian bunyi rilis yang diterima redaksi hari ini, Sabtu, 16 Desember 2017.

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khusunya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada. “Meminta partai politik untuk menolak mengusung pasangan calon tertentu apalagi dengan dalih yang dibuat-buat dan merupakan bagian dari persaingan antar-kandidat bisa mengarah ke pelanggaran hukum, itu melanggar UUD,” ujar Imam saat dikonfirmasi tim redaksi.

Menanggapi aksi dimaksud, Sahrun Shobri dari Tim Relawan HD menyatakan penyesalannya atas kerja politik memalukan itu. Ia mengajak semua pihak untuk bertarung di pilkada memerebutkan suara rakyat bukan menghambat dan berbuat segala cara untuk menggalangi pasangan Herman Deru – Mawardi Yahya tidak bisa maju. “Bertarung fair saja, itu mendidik rakyat. Pilkada ini sarana civic education, jadi jangan panik dan bertindak melanggar hukum. Apalagi disertai fitnah-fitnah untuk menjatuhkan pasangan yang kami dukung, itu bisa kena delik pidana. Ada KUHP, ada UU ITE, bisa kena itu semua. Kasian anak-anak muda itu kalau jadi alat politik pihak yang kecut menghadapi Herman Deru,” pungkasnya kepada media saat dimintai komentarnya di posko Relawan Deru di Palembang, 16/12. (Fied)

Tags

Artikel Terkait

Close
Close