Pengamat Nilai Manuver PSI ‘Pemanasan’ Jelang Pilpres 2024

  • Whatsapp
William Aditya Sarana

INDOPOLITIKA.COM – Ocehan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana yang mengkritisi Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 di Pemprov DKI Jakarta menjadi dinamika realitas menuju Pilpres 2024.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, filsuf sekaligus ahli strategi dari Tiongkok yang sangat legendaris, Sun Tzu menyampaikan, untuk memahami aturan terkadang kita perlu bersikap tidak teratur.

Baca Juga:

“Ini menjadi langkah yang sepertinya dilakukan salah satu politisi PSI dengan mengunggah kejanggalan Rancangan KUA-PPAS Pemprov DKI melalui media sosial. Padahal, dia punya forum resmi di DPRD, salah satunya melalui rapat Komisi. William itu ada di Komisi A, tapi dia mengomentari anggaran Dinas Pendidikan yang ada di Komisi E,” kata Amir di Gedumg DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dari sisi isu, persoalan ini juga tidak perlu direspons secara berlebihan. Ahli strategi dari Jerman, Carl von Clausewitz mengingatkan, kalau kita merespons isu tanpa analisa yang baik, maka itu sama saja dengan kita menanam anggur di rumah.

“Saat kita akan memetik anggur, rumah itu akan roboh. Untuk itu saya melihat yang dilakukan PSI itu sebagai bukan password tapi keyword untuk sesungguhnya ada ada realitas dan dinamika politik baru yang tumbuh di tatarannasional maupun DKI,” ujar Amir.

Amir menilai, gerakan PSI itu muncul setelah petinggi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh melakukan manuver politik dengan bekomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

!Bahkan, ada permintaan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hadir dalam Kongres Partai NasDem dan Pak Anies juga sudah menyatakan sikap,” ungkap Amir.

Lebih jauh, sambung Amir, dirinya juga melihat bahwa Surya Paloh sedang membangun kekuatan baru di luar koalisi pro pemerintah maupun oposisi untuk nanti mengantarkan Anies pada Pilpres 2024.

“Di sinilah kita melihat setelah pernyataan yang dilempar Fraksi PSI timbul pro dan kontra. Sehingga, apabila Pak Anies salah memaknai atau merespons maka beliau akan membiarkan dirinya menjadi sasaran tembak,” ucap Amir.

Ia menambahkan, pihak-pihak yang menyerang Anies sesungguhnya tidak betul-betul mengetahui kekuatannya. Sebab, Anies belum secara jelas terafiliasi dengan partai politik.

“Anies itu bukan anggota partai politik. Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2020 pun Anies juga mendapatkan dukungan dari partai koalisi pro Presiden Jokowi,” kata Amir.

Bila pencalonan Anies pada Pilpres 2024 berjalan mulus, tentu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau kepentingan politiknya terhalang.

“Untuk itu, dinamika yang terjadi di Jakarta perlu juga disikapi secara arief dan bijaksana agar kita tidak terjebak untuk menari pada gendang orang lain,” jelas Amir.

Ia meminta agar Anies segera melakukan intospeksi dan mengevaluasi pengelolaan Organisasi perangkat Daerah (OPD) dan kaitannya dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

“Intervensi yang dilakukan TGUPP kepada OPD terkadang begitu kuat dan tajam, sehingga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidaknyamanan. Perlu reorganisasi TGUPP agar tidak terjadi disharmonisasi dan ke depan bisa lebih baik lagi,” tutup Amir.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *