INDOPOLITIKA.COM – Penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia makin massif. Setidaknya, hingga Selasa (25/3/2020) terdapat 686 pasien positif.
Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan pemerintah untuk mengambil 4 (empat) langkah strategis.
Pertama, masyarakat harus manut kepada Maklumat Kapolri dalam kehidupan keseharian. Menurutnya, perlu penegakan hukum secara tegas, namun tetap terukur.
“Tidak ada salahnya setiap WNI memaknai dan membuat isi maklumat tersebut sebagai kewajiban dan bila perlu menjadi keharusan yang dilakukan setiap individu warga masyarakat dan negara,” katanya melalui keterangan tertulis kepada Indopolitika.com, Rabu (25/3/2020).
Kedua, harus ada unit kerja di setiap tingkatan gugus tugas melakukan pengawasan secara ketat. Emrus mencontohkan seperti pelayanan publik di bandara, apakah semua orang di sana sudah melakukan jarak fisik satu dengan yang lain yang memadai. Unit ini, menurutnya mengawasi secara terukur semua protokol yang sudah dirumuskan oleh setiap tingkatan gugus tugas.
Diakuinya, kontrol jarak fisik, penyediaan hand sanitizer dan masker, di bandara bertaraf internasional sekalipun, belum dilakukan maksimal. “Untuk itu, saya menyarankan kepada Menteri BUMN menugaskan orang lain yang bukan pegawai Kementerian BUMN melakukan uji petik pengawasan di Bandara dan Apotik milik BUMN di seleruh Indonesia tentang ketersedian dua APD yang penting tersebut, hanya sebagai contoh, demikian yang lainnya,” ucapnya.
Ketiga, harus dibentuk secara khusus Unit Promosi Kesehatan di setiap tingkatan gugus tugas hingga desa-desa. Diakui Emrus, masih ada anggota masyarakat, baik di perkotaan maupun di desa-desa, yang belum mentaati protokol penanganan dan dampak penyebaran virus corona
Salah satu tugas Unit Promosi Kesehatan ini, misalnya, menarasikan kembali semua protokol penanganan penyebaran dan penanggulangan dampak virus corona dalam gaya bahasa dan disesuaikan dengan perilaku kearifan lokal.
“Lihat saja, di beberapa pelayanan publik bahwa jarak fisik belum sesuai dengan standar kesehatan dan masih ada yang belum menggunakan APD yang memadai sesuai dengan situasi dan relasi sosial di tempat tersebut,” kritiknya.
Kempat, mendesak Presiden Joko Widodo mengangkat Wamenkes dari kalangan ilmuwan atau akademisi yang fokus menangani soal virus. Menurutnya posisi Wamen ini nantinya harus memiliki kemampuan akademik, mengambil langkah-langkah strategis dari aspek medis, sosial dan politik kenegaraan.
“Untuk itu saya menyarakan kepada Presiden Joko Widodo sesegera mungkin mengangkat seorang Wamenkes untuk melakukan tugas tersebut dari seorang Virolog yang sangat mumpuni di bidangya, bijak, berintegritas kukuh, mempunyai good leadership, dan tak kalah pentingnya memiliki karakter kemanusiaan yang teruji,” pungkasnya.[asa]
Tinggalkan Balasan