Pengembang Kebun Buah Lantaburro Tersandung Masalah, Pemilik Tanah Resah

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM Program penjualan kavling kebun buah Lantaburro dengan konsep syariah yang dikembangkan oleh PT Buana Barokah Lestari (BBL) di dua kecamatan wilayah Kabupaten Bogor bagian timur menuai berbagai masalah.

Lantaburro tahap satu di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, yang tersandung status HGU. Sedangkan Lantaburro tahap kedua di Desa Karyamekar, Kecamatan Cariu seluas 35 hektare itu kembali memanen masalah karena terkendala pembayaran ke para pemilik tanah yang belum lunas.

Muat Lebih

Investasi kavling tanah Lantaburro yang diklaim halal dan jauh dari riba dengan iming-iming keuntungan selangit saat ini tidak tanggung -tanggung meninggalkan sisa hutang kepada belasan para pemilik tanah yang nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih.

Persoalan pembayaran muncul ketika PT BBL tidak langsung melakukan pembayaran ke pemilik tanah, bahkan tidak langsung dilibatkan dalam proses akad jual beli, tetapi sistem pembayaran diwakilkan melalui Jaji yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Karyamekar.

Geram dengan sistem manajemen pembayaran PT BBL yang dinilai kurang profesional, para pemilik tanah terpaksa melakukan penyegelan terhadap kantor pemasaran PT Buana Barokah Lestari yang dinilai ingkar janji dan tak kunjung melunasi sisa hutangnya.

Selain menyalahi komitmen dengan para pemilik tanah, pihak PT BBL juga dituding telah mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB) palsu kepada ratusan konsumennya, karena dalam proses pembuatan AJB tidak pernah melibatkan para pemilik tanah.

Hal itu diungkapkan oleh Suhadi Hiusnandar salah seorang tim kuasa yang ditunjuk oleh pemilik tanah Johanes Maluda yang terkena pembebasan lahan seluas 10 hektare di Blok Patenggeng dalam proyek kavling buah Lantaburro tahap dua.

Ia menjelaskan selama setahun pihaknya dijanjikan akan dilunasi sisa pembayaran sebesar Rp 600 juta. Namun janji-janji manis baik dari Sunaryo selaku Direktur PT BBL maupun Kades Jaji tetap tidak ada itikad baik untuk melunasinya. Sementara menurutnya tanah milik Johanes sudah dijual sold out kepada konsumen.

“Sebelumnya kami sudah beberapa kali ketemu dengan Jaji untuk menagih sisa hutang dari hasil penjualan tanah kepada pihak PT BBL,  namun tetap tidak mau bayar, akhirnya atas inisiatif sendiri bersama Pak Mulyana kami mendatangi kantor PT BBL yang di Jonggol,” kata Suhadi, Selasa (26/11/2019).

Menurut Suhadi, PT BBL yang diwakili oleh Sunaryo ketika itu berjanji akan melakukan pembayaran hari Senin (25/11/2019) kemarin. Namun ternyata, hingga waktu yang dijanjikan tidak ada pembayaran.

“Karena sudah hilang kesabaran kami, makan kami terpaksa memasang kembali plang kepemilikan tanah dan melakukan penyegelan di cabang kantor PT BBL.” Ucapnya.

Selanjutnya, tambah dia, jika tetap tidak ada itikad baik dari pihak PT BBL, maka pihaknya dengan pemilik tanah yang lainnya akan melaporkan PT BBL dalam kasus penyerobotan tanah dan membuat AJB tanpa melibatkan pemilik tanah yang sah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *