Penggangguran di Banten Masih Tinggi Di Atas Angka Nasional

  • Whatsapp
wajah baru Banten Lama yang telah dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim. Pembenahan sektor ketenagakerjaan harus digenjot.

INDOPOLITIKA.COM – Di usia ke-19 tahun, Provinsi Banten masih menyimpan banyak masalah,salah satunya pengangguran. Angka pengangguran di ujung barat pulau Jawa ini masih tinggi di atas angka nasional.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik 19 Tahun Provinsi Banten ‘Sebuah Catatan Sejarah, Cita-cita dan Realita” yang diselenggarakan oleh Fraksi PDIP DPRD Banten di Aula Serabguna DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (2/10/2019).

Berita Lainnya

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan, angka pengangguran di Banten masih tertinggi di atas rata-rata angka pengangguran nasional. “Pengangguran kita itu di angka 8 persen atau masih di atas angka nasional yaitu 5,6 persen,” katanya kepada wartawan.

Muhlis menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Banten. Salah satunya adalah, dunia pendidikan di Banten belum bisa menjawab kebutuhan dan tantangan dunia industri.

“Bahkan dari hasil kunjungan kami ke salah satu SMK di luar Banten terungkap, jika lulusannya justru sudah ditunggu perusahaan-perusahaan di Banten,” jelasnya.

Ia juga menilai, di umur ke-19 tahun, masih banyak masalah yang harus dibenahi . Oleh karena itu, hasil diskusi tersebut akan dibawa dan dikaji di tingkat fraksi, lalu dibahas di komisi-komisi. “Baru direkomendasikan ke pemerintah,” ujarnya.

Sejarawan Banten, Bonnie Triyana menilai, Provinsi Banten mempunyai modal untuk maju. Hanya saja, para pemangku kepentingan belum bisa mengoptimalkan sumber-sumber yang ada.

“Ada modal untuk maju, tapi tidak tahu modal itu di mana? karena sering terbelit kepentingan jangka pendek. Artinya ke depan, kita tidak bisa mementingkan kepentingan sesaat, padahal kita punya sumber daya alam yang baik, kekayaan budaya, sejarah dan lainnya,” kata Bonnie.

Menurut Bonnie, Pemprov Banten harus mengekploitasi lebih dalam potensi-potensi yang ada di Banten. Persoalan mendasar juga harus segera dituntaskan.

“Seperti angka kematian ibu dan anak, kemiskinan, pengangguran itu harus diselesaikan . Pemerintah daerah harus butuh sumbangsih pemikiran dan energi dari masyarakat sipil,” ujarnya.

Ia menilai, gerakan civil society di Banten masih sangat rendah. Padahal menurutnya, gerakan itu dapat membantu Banten menjadi maju.

Lebih lanjut, Bonnie juga menyoroti ketimpangan yang terjadi antara Banten Utara dan Selatan. Ia juga meminta kepada Gubernur Banten untuk menyelesaikan ketimpangan itu.

“Jangan sampai akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan di utara bagus, tapi di selatan rendah. Kaya saya dengar kemarin ada wanita hamil ditandu. Itu harusnya terjadi hanya di abad 16, bukan di abad 21,” tukasnya.

Terkait pendidikan, Bonnie menilai, angka rata-rata pendidikan di Banten 8,6 tahun. Hal itu menunjukkan masih banyak anak-anak yang tidak lulus  SMA. “Jadi dalam beberapa hal Banten ketinggalan. Sementara daerah lain sudah bicara revolusi industry 4.0,” ujarnya.

Banten, kata Bonnnie, juga daerah luas yang dikenal riligius. Tapi ternyata Banten menjadi salah satu dari tiga daerah yang mudah terpapar hoaks. “Belum lagi Banten juga masuk daerah yang tingkat korupsinya cukup mengkhawatirkan. Ini tugas berat bagi pemangku kepentingan untuk bisa mengatasinya,” pungkasnya. (rma)

 

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *