Penyaluran BLT, Mardani Bilang Pemerintah Makin Ngawur

  • Whatsapp
Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera

INDOPOLITIKA.COM – Anggota DPR RI Mardani Ali Sera kritisi penyaluran bantuan tunai langsung melalui pelibatan big data transportasi daring dan ecommerce. Ini menunjukkan kelemahan data pemerintah dan ada potensi pemborosan harga.

“Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komperhensif terkait seluruh data negara ini, apalagi terkait data orang tidak mampu?” kata Mardani di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Berita Lainnya

Lebih lanjut Ketua DPP PKS itu mengatakan, perangkat pemerintah lebih lengkap karena punya TNP2K, BPS, Kemensos, Kementan, Bulog, Kemenkes, Dukcapil, Dirjen Pajak dan lainnya.

“Selama ini tidak di benahi masalah pendataan dan hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu tanpa ada perubahan,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan masalah stimulus ekonomi itu padahal kuncinya di efektifitas penyaluran bantuan melalui akurasi data.

“Kelemahan pendataan dan akurasi itu jadi Pemerintah minta bantuan kepada perusahaan transportasi daring dan perusahaan e commerce, jadi apa kerja pemerintah selama ini?” jelasnya.

Selain itu, ia juga khawatir terkahit pengawasan pada pengiriman melalui transportasi daring juga di khawatirkan lemahnya pengawasan.

“Pengawasannya seperti apa ini? apa lagi mereka juga penerima bantuan yang sama dari pemerintah, usul saya asosiasi pedagang asongan, pedagang nasi uduk, tukang parkir, perkerja informal, ojek pangkalan, supir taksi dan mikrolet dan kelompok lainnya juga dilibatkan melalui prangkat desa, RT dan RW,” tuturnya.

Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu minta pemerintah membuat kebijakan yang komperhensif dan detil agar stimulus sampai kepada orang yang tepat untuk membantu kehidupan ekonomi yang terdampak Covid 19,

“Saya minta Presiden membuat konsep yang menyeluruh dulu, mulai dari data akurat mana yang mau dipakai Pemerintah, Saya minta untuk tapi tetap mengabil data dari instrumen negara yang sudah ada seperti BPS, Dukcapil Dirjen Pajak, Kemensos, Kemenkes, Bulog di singkronkan menjadi satu kesatuan data untuk menyalurkan BLT,” paparnya.

Terakhir, Ketua DPP PKS itu mengatakan. “Selanjutnya potensi penyimpangan bila kerjasama dengan swasta tetap ada selain cost yang mahal perlu kita bayar, terakhir, The evil is in the detail, oleh itu penting juga pola pengawasan yang jelas, jangan sampai digunakan oleh oknum tertentu untuk kampaye pribadi misalnya,” pungkasnya. [rif]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *